KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M, menyambut positif peluncuran platform Jaga Indonesia Pintar. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kemendikdasmen, dan Kejaksaan RI ini dinilai sebagai langkah revolusioner dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, khususnya di sektor pendidikan.Kang Sidkon, yang membidangi urusan Pemerintahan di Komisi 1, menekankan bahwa sistem pelaporan langsung oleh siswa merupakan bentuk digitalisasi pengawasan yang mampu memutus mata rantai birokrasi yang selama ini rentan akan kebocoran.”Ini adalah kemajuan besar dalam tata kelola bantuan sosial pendidikan. Dengan platform ini, kita memberikan kedaulatan penuh kepada siswa selaku penerima manfaat untuk mengawasi hak mereka sendiri. Ini selaras dengan semangat good governance yang kami dorong di Komisi 1,” ujar Kang Sidkon saat dimintai tanggapannya, Kamis (15/5/2026).
Salah satu poin yang ditekankan Kang Sidkon adalah keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan satuan tugas pengawasan di tingkat desa. Menurutnya, BPD adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi riil masyarakat di lapangan.”Kami sangat mengapresiasi pelibatan BPD. Sebagai lembaga mitra pemerintah desa, BPD memiliki peran strategis untuk memverifikasi apakah penerima PIP benar-benar tepat sasaran. Ini akan memperkecil ruang bagi adanya manipulasi data di tingkat bawah,” tambah politisi senior PKB tersebut.
Terkait pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menargetkan sekolah gratis bagi masyarakat menengah ke bawah, Kang Sidkon menilai platform ini akan menjadi “benteng” agar kebijakan tersebut berjalan mulus tanpa gangguan oknum.”Visi agar anak-anak di Jabar tidak lagi terhambat sekolah karena faktor ekonomi harus dikawal dengan sistem pengawasan yang ketat. Fraksi PKB konsisten mendukung program yang berpihak pada rakyat kecil. Kami ingin memastikan 175.000 siswa penerima PIP, bahkan lebih, benar-benar menerima bantuan secara penuh tanpa ada hambatan biaya apa pun,” tegasnya.
Kang Sidkon juga mengingatkan agar platform ini tidak hanya berhenti pada tahap pelaporan, namun juga pada kecepatan tindak lanjut. Ia mendukung langkah Kejaksaan untuk menindak tegas unsur pidana jika ditemukan dalam penyaluran bantuan tersebut.”Hadirnya Kejaksaan dalam platform ini memberikan sinyal kuat bahwa negara tidak main-main dengan anggaran pendidikan. Kami di DPRD akan terus memantau efektivitas sistem ini melalui koordinasi lintas sektor, agar angka putus sekolah di Jawa Barat dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya. Dengan adanya platform Jaga Indonesia Pintar, diharapkan penyaluran bantuan pendidikan di Jawa Barat semakin akuntabel, sehingga cita-cita untuk memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dapat segera terwujud.
