KORANPUBLIKA.CO.ID|Sorong, Papua Barat Daya,– Ketua DPW Jaringan Petani Persada Nusantara (JPPN) Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Fredrik Kambu, M.Si, menyoroti minimnya perhatian Pemerintah Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Daya terhadap petani Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, selama ini belum ada bantuan dan perhatian serius dari pemerintah bagi petani OAP di 5 Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Papua Barat Daya.
“Selama ini masyarakat kita, khususnya petani OAP, tidak mendapatkan bantuan dan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Padahal mereka adalah pemilik ulayat dan garda terdepan ketahanan pangan di daerah ini,” ujar Fredrik Kambu kepada media, Selasa(25/8/2026).
Minta Afirmasi Khusus untuk Petani OAP
Fredrik meminta Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat Daya agar serius memberikan afirmasi kekhususan kepada petani OAP.
Ia juga mendorong pemerintah memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga yang ada untuk melakukan pendataan detail terhadap OAP yang benar-benar berprofesi sebagai petani dan berkebun.
“Jangan biarkan lahan-lahan masyarakat tidur terlantar begitu saja. Data yang akurat sangat penting agar bantuan tepat sasaran kepada petani OAP yang sungguh-sungguh menggarap tanah,” tegasnya.
Harap Bantuan Alat, Pupuk dan Modal
Fredrik berharap Gubernur Papua Barat Daya bersama dinas terkait segera memberikan bantuan nyata berupa alat pertanian, pupuk, dan bantuan modal usaha.
Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan agar petani OAP bisa bersaing dan sejajar dengan saudara-saudara non OAP.
“Harapan kami, Bapak Gubernur bersama dinas terkait memberikan perhatian khusus. Berikan alat, pupuk, dan uang modal supaya petani OAP bisa maju dan mampu bersaing, sesuai dengan Regulasi dan Keberpihakan sesuai dengan UU OTSUS No 21 Tahun 2001 dan PP 106
Ini penting untuk kemandirian ekonomi OAP di Papua Barat Daya,” pungkasnya.
