KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufik Nurrohim, S.Psi., menyoroti pentingnya langkah strategis dalam mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dinilai krusial guna memperkuat struktur keuangan daerah dan mendorong efisiensi pengelolaan aset milik Pemprov Jawa Barat.
Dalam keterangannya, Taufik menegaskan bahwa Jawa Barat perlu melakukan diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak terus-menerus bertumpu pada sektor pajak kendaraan motor, Sabtu(22/8/2026).
”Pendapatan daerah kita harus mulai diperluas sumbernya. BUMD memiliki peran vital sebagai ujung tombak untuk menggali potensi ekonomi baru dan menghasilkan dividen yang signifikan bagi kas daerah,” ujar Taufik Nurrohim.
Sebagai bentuk komitmen dalam memperluas jangkauan pendapatan daerah, Komisi III DPRD Jabar terus mengawal rencana pembentukan BUMD baru, yakni PT Sanggabuana Jabar. Unit usaha ini diproyeksikan untuk menggarap berbagai peluang bisnis daerah yang selama ini belum terkelola secara maksimal.
Taufik menyampaikan beberapa poin kunci yang menjadi perhatian Fraksi PKB dan Komisi III dalam mendorong efektivitas BUMD di Jawa Barat:
* Penerapan Good Corporate Governance (GCG): Pengisian posisi direksi dan komisaris wajib dilakukan secara profesional berdasarkan rekam jejak dan kompetensi, tanpa diintervensi kepentingan politik pragmatis.
* Kajian Bisnis Matang: Setiap pembentukan BUMD atau ekspansi lini usaha harus didasari analisis pasar yang komprehensif, penetapan target dividen yang realistis, serta skema mitigasi risiko yang jelas.
* Inovasi dan Efisiensi Operasional: BUMD dituntut bergerak fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan pasar agar mampu memberikan kontribusi finansial yang berkesinambungan.
* Evaluasi Kinerja Berkala: Pemprov Jabar diminta tegas terhadap BUMD yang tidak produktif atau terus mengalami kerugian agar tidak menjadi beban APBD.
Melalui pengawasan ketat dari legislatif dan pembenahan di internal BUMD, Taufik optimistis kemandirian fiskal Jawa Barat dapat terwujud secara bertahap.
