KORANPUBLIKA.CO.ID|Pangandaran,- Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.
Pesan itu disampaikan Citra saat menghadiri kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi sekaligus peluncuran Transkip ASN, yakni transformasi pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui sistem kendali konflik kepentingan.
Launching Transkip ASN yang digelar di gedung Pendopo Bupati pada hari Senin , (9/10/2026) tersebut diikuti kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), pejabat jajaran pemerintah daerah, kepolisian, Kejaksaan serta para camat.
Citra mengatakan, kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan birokrasi.
Menurut dia, upaya pencegahan harus menjadi perhatian bersama seluruh ASN. Sebab, mencegah terjadinya pelanggaran jauh lebih baik daripada harus menghadapi persoalan hukum di kemudian hari.
“Harapannya tentu tidak terjadi korupsi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk pencegahannya, Inspektorat yang menginisiasi kegiatan ini,” kata Citra.
Ia juga meminta seluruh ASN agar tidak mengambil keputusan atau menjalankan suatu kebijakan apabila menemukan hal-hal yang dinilai janggal tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi.
Citra menekankan pentingnya komunikasi dengan Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah. Dengan begitu, setiap persoalan dapat dikaji terlebih dahulu sebelum berpotensi menimbulkan masalah hukum.
“Tolong dikomunikasikan terlebih dahulu apabila ada sesuatu hal yang seolah-olah janggal. Jangan berjalan begitu saja, nanti diperiksa. Jadi, konsultasikan dulu kepada Inspektorat,” ujarnya.
Prihatin Banyak Kepala Daerah Terjaring OTT
Citra juga menanggapi banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut.
Menurut dia, kasus-kasus yang menjerat sejumlah kepala daerah harus menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.
“Ya, ngeri. Sedih saja, prihatin. Teman-teman kepala daerah banyak yang kena OTT,” ucapnya.
Citra mengungkapkan, dirinya juga pernah menghadiri kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan KPK bagi pemerintah kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
Ia menyebut, dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, terdapat lima daerah yang tidak kembali dikumpulkan dalam kegiatan lanjutan tersebut, termasuk Kabupaten Pangandaran.
Meski demikian, Citra mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta menjadi jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Pangandaran telah sepenuhnya bersih dari potensi korupsi.
“Bukan berarti bersih. Tetapi kita harus terus benar-benar menjaga dan memastikan agar tidak terjadi korupsi,” katanya.
