KORANPUBLIKA.CO.ID|Cirebon,– Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi I, H. Muhamad Sidkon Djampi S.H, MM, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam meningkatkan kompetensi pengasuh lansia (caregiver) untuk pasar domestik dan internasional. Menurutnya, program ini tidak hanya menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil, tetapi juga menuntut kehadiran regulasi yang kuat dan berpihak pada perlindungan pekerja dan lansia.
“Transformasi pengasuh lansia menjadi profesi yang diakui dan tersertifikasi harus dibarengi dengan regulasi yang jelas. Komisi I siap mendorong lahirnya Perda atau Pergub yang mengatur standar kompetensi, perlindungan kerja, dan tata kelola lembaga pelatihan,” ujar Kang Sidkon saat dimintai pandangan di Cirebon, Minggu (25/1/2026).
Kang Sidkon menilai, meningkatnya jumlah lansia di Jawa Barat yang kini mencapai 11,25 persen dari total populasi merupakan tantangan serius dalam pelayanan sosial. Ia menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dan sinergi kelembagaan agar program ini tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang.
“Kami di Komisi I melihat ini sebagai isu strategis. Bukan hanya soal ketenagakerjaan, tapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan, perlindungan kelompok rentan, dan penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi perubahan demografi,” tambahnya.
Politisi PKB asal Cirebon ini juga menyoroti pentingnya integrasi data kependudukan untuk mendukung perencanaan kebutuhan caregiver berbasis wilayah. Ia mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk berperan aktif dalam pemetaan kebutuhan layanan lansia di daerah-daerah dengan persentase lansia tinggi seperti Sumedang, Kuningan, dan Majalengka.
“Kita perlu tahu di mana saja lansia yang membutuhkan perawatan intensif, siapa yang bisa dilatih menjadi caregiver, dan bagaimana memastikan keberlanjutan program ini. Semua itu butuh data yang akurat dan sistem yang terintegrasi,” tegasnya.
Kang Sidkon juga mengapresiasi keterlibatan SMK dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dalam program ini. Namun, ia mengingatkan agar proses sertifikasi dan uji kompetensi tidak menjadi beban administratif, melainkan benar-benar menjadi alat peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
“Jangan sampai sertifikasi hanya jadi formalitas. Kita ingin caregiver dari Jawa Barat benar-benar siap bersaing di pasar global, tapi juga tetap mengabdi untuk kebutuhan domestik,” pungkasnya.
Dengan dukungan legislatif dan penguatan regulasi, Kang Sidkon Djampi berharap Jawa Barat dapat menjadi center of excellence dalam ekonomi perawatan, sekaligus memastikan bahwa para lansia mendapatkan hak atas perawatan yang bermartabat dan berkualitas.
