KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota DPRD Jawa Barat Komisi III dari Fraksi Demokrat, Ronny Hermawan S.H, menanggapi dinamika antara melonjaknya investasi dan meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Barat sepanjang tahun 2025. Ia menilai, meskipun realisasi investasi mencapai Rp296,8 triliun tertinggi secara nasional lonjakan angka PHK yang mencapai 18.815 orang tetap menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah.
“Investasi yang tinggi tentu patut diapresiasi, tapi angka PHK yang juga tinggi tidak bisa diabaikan. Ini menunjukkan ada ketimpangan antara masuknya modal dan keberlanjutan tenaga kerja lokal,” ujar Ronny Hermawan, Jumat (23/1/2026).
Pernyataan ini merespons penjelasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut bahwa PHK berasal dari perusahaan lama, sementara investasi adalah data baru yang menciptakan lapangan kerja baru. Gubernur juga menekankan bahwa masuknya tenaga kerja dari luar daerah bukan karena ketidakmampuan SDM lokal, melainkan karena preferensi manajerial perusahaan.
Ronny Hermawan memahami penjelasan tersebut, namun menekankan pentingnya kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga kerja lokal.
“Kita tidak bisa hanya melihat investasi dari sisi nominal. Harus ada jaminan bahwa investasi yang masuk juga menyerap tenaga kerja lokal secara optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan, khususnya dalam hal rekrutmen tenaga kerja dan perlindungan hak-hak buruh.
“Perlu ada insentif bagi perusahaan yang memprioritaskan tenaga kerja asal Jawa Barat. Selain itu, penguatan pelatihan vokasi dan link-and-match dengan kebutuhan industri harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Ronny juga meminta bank bjb sebagai BUMD andalan Jawa Barat untuk turut berperan dalam mendukung program-program ketenagakerjaan, termasuk pembiayaan UMKM dan pelatihan kewirausahaan bagi korban PHK.
“Kita harus pastikan bahwa mereka yang terkena PHK tidak kehilangan harapan. Perlu ada ekosistem yang mendukung mereka untuk bangkit, baik melalui pelatihan, penempatan kerja ulang, maupun akses pembiayaan usaha,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa DPRD Jawa Barat akan terus mengawal agar investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berdampak sosial bagi masyarakat Jawa Barat.
“Investasi harus inklusif. Jangan sampai masyarakat kita hanya jadi penonton di rumah sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan bahwa tingginya angka PHK tidak berkaitan langsung dengan realisasi investasi baru, melainkan berasal dari dinamika internal perusahaan yang telah lama beroperasi. Ia juga menyoroti pentingnya peran manajemen perusahaan dalam menentukan komposisi tenaga kerja.
