KORANPUBLIKA.CO.ID|Depok,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi V, H. M Hasbullah Rahmad, S.PD., M.Hum, menggelar dialog sosial bersama para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana), Petugas Sosial Lintas Kecamatan (PSLT), serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) se-Kota Depok. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Hasbullah menyoroti kondisi kesejahteraan para relawan sosial yang dinilainya masih jauh dari layak, Jumat(21/11/2025).
“Tagana adalah ujung tombak penanganan kebencanaan di daerah. Tapi insentif mereka hanya Rp250.000 per bulan dan itu pun dibayarkan setiap tiga bulan sekali. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Bang Has.
Menurutnya, kondisi ini diperparah oleh keberadaan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 8 Tahun 2012 yang membatasi pemberian bantuan kepada Tagana dari pemerintah daerah. Padahal, para relawan ini kerap menjadi garda terdepan dalam situasi darurat, bahkan harus meninggalkan keluarga selama berhari-hari untuk menjalankan tugas kemanusiaan.
Bang Has menegaskan pentingnya revisi terhadap Permensos tersebut agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat mengalokasikan anggaran untuk mendukung operasional Tagana. Bentuk dukungan yang dimaksud meliputi:
– Bantuan peralatan dan kendaraan operasional kebencanaan
– Pengadaan seragam lapangan yang seragam dan representatif
– Pemberian insentif tambahan dari APBD
“Kalau tidak ada revisi, saya khawatir ke depan akan terjadi krisis regenerasi relawan sosial, khususnya Tagana. Generasi muda enggan melanjutkan pengabdian jika tidak ada penghargaan yang layak secara kemanusiaan,” tambahnya.
Dalam dialog tersebut, para peserta dari Tagana, PSLT, dan TKSK menyampaikan aspirasi mereka terkait minimnya dukungan logistik dan finansial. Mereka juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan pengakuan formal atas peran strategis mereka dalam penanganan masyarakat rentan dan korban bencana.
Bang Has berharap Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI untuk membahas kemungkinan revisi regulasi serta mendorong kebijakan afirmatif di tingkat daerah.
“Pemprov Jabar bisa menjadi contoh dengan menganggarkan seragam dan peralatan operasional bagi Tagana se-Jawa Barat. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal kebanggaan dan solidaritas saat mereka diterjunkan lintas kabupaten atau bahkan lintas provinsi,” pungkasnya.
