KORANPUBLIKA.CO.ID|Cimahi,– Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H. Muhamad Sidkon Djampi SH, MM, menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap konflik agraria yang berpotensi memicu gesekan sosial di berbagai daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Komisi I DPRD Jabar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Cimahi, Selasa (13/1/2026).
Menurut Kang Sidkon, konflik agraria seperti sengketa lahan perkebunan swasta dan konsesi hak guna usaha (HGU) yang telah berakhir, menjadi sumber utama potensi konflik horizontal di masyarakat. Ia menilai, keterlibatan langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sangat diperlukan untuk meredam potensi konflik yang lebih luas.
“Kami mendorong Gubernur untuk tidak hanya memantau, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Persoalan agraria ini menyangkut hajat hidup masyarakat dan menyimpan potensi konflik yang serius jika tidak ditangani secara cepat dan menyeluruh,” ujar Kang Sidkon.
Kang Sidkon juga menyoroti kasus sengketa lahan Makom Eyang Santri di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, sebagai contoh nyata konflik yang berakar dari ketidakjelasan status lahan. Ia menilai, klaim sepihak atas tanah yang memiliki nilai sejarah dan spiritual tinggi tersebut dapat memicu keresahan sosial.
“Kita tidak bisa membiarkan situs sejarah seperti Makom Eyang Santri menjadi sumber konflik. Pemerintah harus hadir untuk melindungi warisan budaya sekaligus menjaga ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kang Sidkon menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara DPRD, Forkopimda, dan OPD dalam membangun sistem deteksi dini terhadap potensi konflik agraria. Ia juga menilai bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan harus menjadi bagian integral dari strategi pencegahan konflik horizontal.
Dalam rapat tersebut, Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Jabar, Kombes Pol Teguh Tri Sasongko, turut mengungkapkan adanya konflik agraria di Kabupaten Bandung, seperti kasus perusakan kebun teh di Pangalengan yang beralih fungsi menjadi kebun sayuran. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian komprehensif agar konflik serupa tidak terulang.
Kang Sidkon menutup pernyataannya dengan menyerukan agar tahun 2026 menjadi momentum konsolidasi dan penguatan tata kelola agraria yang adil dan berpihak pada masyarakat.
