KORANPUBLIKA.CO.ID|Batam,- Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menyatakan akan melakukan pemantauan langsung ke lapangan terkait penggunaan LPG dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul munculnya perhatian publik terhadap dugaan pemanfaatan LPG tabung 3 kilogram bersubsidi dalam operasional dapur program tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Wahyu Wahyudin kepada wartawan Koranpublika.co.id dalam perbincangan pada Rabu(4/2/2026), sekitar pukul 10.00 WIB. Ia menegaskan bahwa pengawasan diperlukan untuk memastikan program nasional ini berjalan sesuai ketentuan dan tidak melanggar regulasi terkait subsidi energi.
Menurut Wahyu, LPG 3 kilogram merupakan energi bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga kurang mampu dan pelaku usaha mikro. Penggunaan tabung gas subsidi untuk kegiatan berskala besar seperti MBG dinilai berpotensi menggeser hak masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada subsidi tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia juga menyoroti persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah. Jika penggunaan LPG bersubsidi tidak diawasi dengan baik, kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperparah distribusi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Meski demikian, Wahyu Wahyudin menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Namun, ia menilai keberhasilan program harus diiringi dengan tata kelola yang tertib, transparan, dan patuh terhadap aturan.
Dengan rencana turun langsung ke lapangan, Wahyu berharap dapat memperoleh gambaran faktual mengenai penggunaan sumber energi di dapur-dapur MBG. Hasil pemantauan tersebut akan dijadikan bahan evaluasi serta rekomendasi kepada pemerintah daerah dan pihak terkait, termasuk kemungkinan penggunaan LPG non-subsidi atau alternatif energi lain yang lebih tepat.
Selain itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan petunjuk teknis yang lebih jelas dan tegas terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya dalam hal penggunaan energi operasional. Kejelasan regulasi dinilai penting agar pelaksanaan program tidak menimbulkan polemik serta tetap menjunjung prinsip keadilan dan akuntabilitas.
Sorotan DPRD Kepri terhadap isu ini menunjukkan komitmen pengawasan terhadap kebijakan publik, agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat yang selama ini menjadi sasaran utama subsidi energi.
