KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menyiapkan sejumlah program unggulan untuk merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2026 sebesar Rp19,519 triliun. Target tersebut diyakini dapat dicapai melalui optimalisasi pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
<span;>Sekretaris Bapenda Jabar, M. Deni Zakaria, menyatakan pihaknya optimistis target PAD bisa tercapai. “Selain menggenjot perolehan pajak kendaraan, kami juga yakin pendapatan lain termasuk transfer dana dari pusat akan masuk,” ujarnya, Senin (2/2/2026).
Bapenda Jabar sejak awal tahun telah menggelar operasi gabungan untuk mengejar penunggak pajak kendaraan bermotor. Tercatat masih ada sekitar 5 juta pemilik kendaraan di Jawa Barat yang belum melunasi kewajibannya. Operasi kini dilakukan lebih masif, bahkan setiap pekan di wilayah tertentu, serta penelusuran langsung ke rumah-rumah dan perusahaan besar.
Selain itu, Bapenda menambah empat kantor Samsat cabang pembantu, termasuk dua di Kabupaten Bogor, serta memperluas kerja sama dengan perbankan dan gerai minimarket untuk mempermudah pembayaran pajak.
Menanggapi langkah tersebut, Ronny Hermawan, Anggota DPRD Jawa Barat dari Komisi III Fraksi Demokrat, menekankan pentingnya pengawasan dan inovasi dalam pelaksanaan program.
“Kami mendukung penuh upaya Bapenda Jabar dalam mengejar target PAD 2026. Namun, yang tidak kalah penting adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program. Masyarakat harus merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk pembangunan nyata,” ujar Ronny.
Ronny juga menyoroti perlunya inovasi digital untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
“Aplikasi Panah Pasopati sudah menjadi langkah baik, tapi perlu terus dikembangkan agar lebih user-friendly dan terintegrasi dengan layanan publik lainnya. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah dan termotivasi untuk taat pajak,” tambahnya.
Fraksi Demokrat di DPRD Jabar, melalui Komisi III, berkomitmen mengawal kebijakan Bapenda agar target PAD tidak hanya tercapai secara angka, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Target Rp19,519 triliun bukan sekadar angka. Ini harus menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik di Jawa Barat. Kami akan terus mengawasi agar setiap rupiah yang masuk benar-benar kembali ke rakyat,” tegas Ronny.
Program Bapenda diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah provinsi.
