KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, M.Hum, yang akrab disapa Bang Has memberikan sejumlah catatan kritis saat diwawancarai di sela-sela agenda Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur. Dalam kesempatan tersebut, Bang Has menyoroti mulai dari optimalisasi rumah sakit daerah, paradoks investasi, hingga masalah pengangguran yang masih membayangi Jawa Barat, Jumat(10/4/2026).
Salah satu poin utama dalam evaluasi LKPJ kali ini adalah kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Bang Has meminta agar seluruh rumah sakit milik Pemprov Jabar tidak lagi memasang target pendapatan pada angka minimal.
”Kami di Komisi V meminta agar target pendapatan BLUD di seluruh RS Pemerintah Provinsi dipasang pada target maksimal untuk masa depan. Mengapa? Agar pendapatan tersebut bisa diputar kembali oleh rumah sakit untuk pengembangan pelayanan dan ekspansi usaha secara mandiri,” tegas Bang Has kepada Koranpublika.
Bang Has juga menyoroti ketimpangan antara nilai investasi dan daya serap tenaga kerja. Meski Jawa Barat berhasil mencatatkan nilai investasi fantastis hingga Rp296 triliun, tingkat pengangguran masih bertengger di angka sekitar 6%.
”Investasi kita besar, tapi sifatnya padat modal (mesin/teknologi), bukan padat karya. Akibatnya, lapangan kerja tidak tumbuh sebanding dengan nilai uang yang masuk. Ini yang harus kita evaluasi,” ujarnya.
Sebagai solusi, Bang Has mendorong Pemerintah Provinsi untuk lebih serius memberdayakan UMKM agar bisa “naik kelas”. Menurutnya, UMKM adalah sektor yang paling nyata dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Selain itu, ia memberikan himbauan keras kepada perusahaan-perusahaan besar di Jawa Barat. “Perusahaan yang menggunakan sistem outsourcing harus mengutamakan SDM lokal Jabar. Jangan sampai warga kita hanya jadi penonton di tengah masifnya industri di wilayahnya sendiri,” tambah politisi PAN tersebut.
Untuk menjawab tantangan kompetensi, Bang Has menyarankan penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan pelatihan yang spesifik sesuai kebutuhan pasar saat ini. Ia juga menekankan pentingnya MOU antara SMK dan Industri.
”Kurikulum SMK harus disinkronkan dengan kebutuhan pabrik. Jadi, saat siswa lulus, keahlian mereka sudah pas dengan apa yang dibutuhkan industri. Link and match ini harus konkret, bukan sekadar administratif,” jelasnya.
Menutup wawancara, Bang Has mengingatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk tetap gigih melobi Pemerintah Pusat terkait kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Jabar. Ia menilai keberlanjutan proyek pusat di daerah sangat krusial untuk menstimulus ekonomi lokal dalam jangka panjang.
