KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M.Hum, menyoroti tajam persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) yang hingga kini masih tertahan di pemerintah pusat. Masalah “kurang salur” ini dinilai menjadi beban berat bagi postur anggaran daerah.
Bang Has mengungkapkan bahwa nilai kurang salur dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Barat, yang bersumber dari bagi hasil cukai rokok hingga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), mencapai angka yang sangat signifikan, yakni lebih dari Rp1 triliun untuk periode 2024-2025.
Menurut Bang Has, macetnya aliran dana ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan berdampak langsung pada realisasi pembangunan di lapangan. Keterbatasan sumber pembiayaan ini dipastikan bakal menghambat pencapaian target kinerja dan berbagai program yang telah disusun secara matang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
”Jika dana bagi hasil ini terus mengalami kurang salur, dampaknya sangat nyata. Target-target pembangunan yang sudah direncanakan untuk masyarakat Jawa Barat bisa terhambat karena ketiadaan likuiditas dana dari pusat,” tegas Bang Has.
Sebagai langkah solutif, politisi PAN ini menawarkan opsi alternatif jika memang pemerintah pusat memiliki keraguan dalam menyalurkan dana segar secara langsung ke kas daerah. Hasbullah mengusulkan agar dana tersebut dikonversi menjadi program fisik yang dikelola langsung oleh pusat namun berlokasi di Jawa Barat.
* Infrastruktur Jalan: Dialihkan untuk perbaikan dan pembangunan jalan-jalan provinsi.
* Pendidikan: Dialokasikan untuk pembangunan SMA/SMK Negeri baru, terutama di wilayah-wilayah yang saat ini belum memiliki fasilitas pendidikan tingkat menengah atas.
Lebih jauh, Bang Has memperingatkan risiko fiskal yang akan dihadapi Jawa Barat pada tahun mendatang. Pasalnya, rancangan anggaran 2026 sudah memasukkan komponen dana kurang salur tersebut sebagai sumber pendapatan. Jika dana tersebut tidak kunjung cair, APBD Jawa Barat terancam mengalami defisit besar. Sebagai konsekuensi pahit, muncul wacana bagi pemerintah provinsi untuk melakukan pinjaman daerah.
”Muncul wacana peminjaman dana ke Bank BJB sekitar Rp2 triliun untuk menutup celah anggaran tersebut. Ini tentu menjadi beban bagi daerah jika harus meminjam karena dana bagi hasil kita tertahan di pusat,” imbuhnya.
Bang Has berharap agar pola ketimpangan pembiayaan ini segera dibenahi dan dituntaskan secara permanen oleh pemerintah pusat. Hal ini penting agar masalah serupa tidak menjadi “penyakit” tahunan yang mengganggu jadwal pencapaian target Gubernur atau kepala daerah terpilih.
”Kita ingin memastikan transisi kepemimpinan dan pembangunan di Jawa Barat berjalan mulus. Jangan sampai program kerja gubernur terpilih nanti tersandera oleh urusan piutang DBH yang tidak kunjung selesai,” pungkasnya
