KORANPUBLIKA.CO.ID|Kota Bekasi,- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti capaian kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jabar, khususnya yang melampaui target yang telah ditetapkan.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi lebih lanjut oleh Komisi V DPRD Jawa Barat untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan yang sudah ditetapkan dengan implementasi program di lapangan.
Menurut Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PAN, H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M.Hum capaian program yang tidak tercapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang perlu di evaluasi dan dikaji secara komprehensif.
“Apakah hal tersebut disebabkan oleh penetapan target yang belum optimal, atau karena kinerja pelaksanaan program yang sudah berjalan sangat baik, hal ini harus menjadi bahan evaluasi mendalam,” kata Bang Has, Kota Bekasi, Kamis (2/4/2026).
Bang Has menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pembahasan LKPJ Gubernur TA 2025 yang dilakukan selama tiga hari di sejumlah wilayah, mulai dari Purwakarta hingga Bekasi, difokuskan pada pendalaman pencapaian program lintas sektor strategis.
Sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, sosial, kebencanaan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga sektor tenaga kerja dan kesehatan.
Melibatkan juga berbagai perangkat daerah di antaranya Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, DP3AKB, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas Kesehatan beserta jajaran rumah sakit dan laboratorium kesehatan daerah.
Bang Has menambahkan bahwa capaian kinerja OPD harus diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diselaraskan dengan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Jawa Barat. Hal ini penting agar visi dan misi gubernur dapat berjalan selaras dengan capaian kinerja OPD.
“OPD harus mampu menjabarkan Perda RPJMD ke dalam IKU masing-masing. LKPJ ini sifatnya hanya evaluasi untuk meluahkan capaian kinerja. Jika ada yang kurang, kita akan tekankan ke OPD agar tahun berikutnya bisa lebih baik,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan OPD tidak hanya diukur dari target yang tercapai, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. “Kinerja yang baik adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program pemerintah. Itu yang harus menjadi tolok ukur utama,” imbuhnya.
Seluruh hasil pendalaman yang dilakukan di tingkat komisi menjadi bagian penting dalam penyusunan rekomendasi DPRD Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur TA 2025.
Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu mendorong perbaikan kualitas perencanaan program serta peningkatan pelayanan publik secara nyata di Jawa Barat.
