KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Kenaikan harga elpiji nonsubsidi yang berlaku sejak 18 April 2026 mulai memicu kekhawatiran terkait daya beli masyarakat di Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Tina Wiryawati, meminta pemerintah provinsi segera mengambil langkah strategis guna memitigasi dampak ekonomi bagi warga dan pelaku UMKM.
Tina menilai, gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengenai diversifikasi energi melalui kearifan lokal, seperti penggunaan biogas dari kotoran hewan, merupakan solusi cerdas yang perlu didukung dengan regulasi dan alokasi anggaran yang tepat.
”Kenaikan harga elpiji 12 kg menjadi Rp228.000 tentu menekan ekonomi rumah tangga dan pelaku usaha menengah. Di Komisi 3, kami melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian ekonomi melalui energi terbarukan. Kita punya potensi besar di sektor peternakan yang bisa diolah menjadi biogas,” ujar Tina Wiryawati di Bandung, Rabu (22/4/2026).
Menurut legislator dari Fraksi Gerindra ini, kearifan lokal seperti pemanfaatan limbah ternak di Kabupaten Bandung Barat untuk menjadi energi memasak bukan sekadar alternatif sementara, melainkan investasi jangka panjang.
Tina menekankan bahwa kemandirian energi di tingkat desa akan membuat ekonomi warga lebih tangguh terhadap fluktuasi harga komoditas nasional.
”Filosofi Gerindra adalah memperkuat ekonomi kerakyatan. Jika peternak kita mampu mengolah kotoran sapi menjadi gas secara mandiri, mereka tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada pasar gas nonsubsidi. Ini adalah bentuk kedaulatan energi yang nyata di tingkat akar rumput,” tegasnya.
Sebagai anggota komisi yang membidangi keuangan, Tina Wiryawati menyatakan siap mengawal arah kebijakan fiskal daerah agar berpihak pada inovasi-inovasi energi alternatif tersebut. Ia mendorong agar dinas terkait memberikan bantuan alat pengolahan biogas dan pelatihan kepada kelompok tani serta masyarakat perkampungan.
”Inovasi masyarakat Jabar memang luar biasa, tapi pemerintah tidak boleh melepas mereka sendirian. Harus ada stimulus anggaran untuk pengadaan instalasi biogas dan riset mengenai kompor listrik yang efisien bagi warga kota. Kami akan pastikan fungsi pengawasan anggaran di Komisi 3 berjalan agar program diversifikasi ini tepat sasaran,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Tina senada dengan Gubernur KDM yang meyakini warga Jawa Barat mampu beradaptasi dengan situasi ini. Namun, ia mengingatkan agar transisi menuju energi alternatif tetap mengedepankan aspek keamanan dan efisiensi.
”Masyarakat kita cerdas. Dengan sedikit sentuhan teknologi dan dukungan kebijakan dari Pemprov Jabar, saya optimis tantangan kenaikan harga elpiji ini bisa kita ubah menjadi peluang untuk beralih ke energi yang lebih ramah kantong dan ramah lingkungan,” pungkas Tina.
Sebelumnya, harga elpiji 12 kilogram di Jawa Barat resmi naik menjadi Rp228.000, sementara ukuran 5,5 kilogram mencapai Rp107.000. Pemerintah memastikan harga elpiji bersubsidi 3 kilogram tetap stabil untuk melindungi masyarakat prasejahtera.
