KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M.Hum, menekankan pentingnya langkah berani dalam mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa setiap aset negara yang dipisahkan ke dalam BUMD harus mampu memberikan timbal balik yang jelas bagi pembangunan daerah. Dalam keterangannya, Bang Has menyoroti perlunya keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi profit pada tubuh BUMD agar tidak menjadi beban bagi APBD, Senin(13/4/2026).
Bang Has mengingatkan bahwa selain menjalankan fungsi pelayanan publik, BUMD memiliki tanggung jawab besar untuk menyetorkan dividen atau keuntungan ke kas daerah. Pendapatan ini sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Jawa Barat.
”BUMD tidak boleh hanya sekadar ada untuk menjalankan fungsi pelayanan. Mereka harus mampu menghasilkan profit yang signifikan. Jika kinerjanya terus merosot, maka langkah reorganisasi dan penyehatan harus segera dilakukan, termasuk restrukturisasi manajemen atau perubahan total strategi bisnis,” tegas Bang Has.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan aset. Laporan keuangan dan operasional BUMD harus bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka agar publik dan DPRD dapat memantau produktivitas aset tersebut.
Selain masalah BUMD, Bang Has juga menyoroti tantangan besar di sektor transportasi dan logistik. Menurutnya, integrasi infrastruktur transportasi di wilayah Jawa Barat adalah harga mati untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran arus barang. Sektor transportasi yang efisien dipandang sebagai kunci utama dalam memperkuat ekonomi lokal. Bang Has melihat kaitan erat antara kondisi jalan dengan daya saing produk UMKM.
”Jika aksesibilitas wilayah kita baik dan transportasi terintegrasi, biaya logistik bagi UMKM akan turun secara otomatis. Dengan biaya angkut yang lebih murah, produk lokal kita akan jauh lebih kompetitif di pasar dibandingkan produk luar,” jelasnya.
Evaluasi menyeluruh terhadap BUMD dan perbaikan sektor logistik ini menjadi tema konsisten yang disuarakan Bang Has dalam upaya mendorong pengelolaan aset daerah yang lebih mandiri dan profesional.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah taktis untuk membenahi BUMD-BUMD yang berkinerja buruk dan menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan distribusi ekonomi masyarakat.
”Kita ingin setiap aset dan kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pelayanan yang lebih baik maupun melalui pendapatan daerah yang lebih kuat,” pungkas politisi PAN tersebut.
