KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S.PD, M.Hum, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan urat nadi utama dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Hal ini disampaikannya dalam rangkaian evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) guna memastikan anggaran tahun mendatang tepat sasaran.
Bang Has menyoroti program “Jalan Mulus” (Jalancin) yang direncanakan pada tahun 2026. Menurutnya, program ini sangat strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Jawa Barat yang memiliki cakupan geografis luas.
Salah satu fokus utama dari perbaikan jalan provinsi adalah terciptanya efisiensi logistik. Bang Has menilai, kondisi jalan yang mantap akan mempercepat arus distribusi barang dan mobilisasi manusia, yang pada akhirnya menekan biaya operasional transportasi.
“Infrastruktur yang baik adalah kunci daya saing ekonomi. Dengan program ‘Jalan Mulus’, kita ingin memastikan distribusi barang ke pelosok Jawa Barat menjadi lebih cepat dan murah. Efisiensi ini akan dirasakan langsung oleh para pelaku usaha dan masyarakat luas,” ujar Bang Has.
Selain sektor logistik, Bang Has meyakini bahwa perbaikan akses jalan akan memberikan dampak instan pada sektor pariwisata. Jawa Barat yang kaya akan destinasi alam seringkali terkendala oleh aksesibilitas yang kurang memadai.
”Wisatawan akan lebih antusias berkunjung ke destinasi lokal jika jalannya mulus dan waktu tempuhnya terukur. Ini adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar objek wisata,” tambahnya.
Dalam konteks pengelolaan anggaran, politisi PAN ini menekankan pentingnya transparansi dalam LKPJ. Ia memastikan bahwa Komisi V akan terus mengawal agar setiap rupiah yang dialokasikan untuk infrastruktur memberikan dampak nyata dan terukur bagi kesejahteraan warga.
Selain mengandalkan belanja daerah, Bang Has juga mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali potensi pendapatan melalui pengelolaan aset yang cerdas.
”Kita harus mengoptimalkan aset-aset yang ada tanpa harus membebani masyarakat dengan pungutan baru. Optimalisasi aset daerah harus dilakukan secara kreatif agar pendapatan daerah meningkat, sehingga kemandirian fiskal kita untuk membangun infrastruktur semakin kuat,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Bang Has berharap sinkronisasi antara perencanaan infrastruktur dan target pertumbuhan ekonomi dapat berjalan selaras. Dengan infrastruktur yang kokoh, ia optimistis Jawa Barat mampu mempertahankan posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif.
