KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat literasi keuangan, perlindungan konsumen, serta pengembangan ekonomi daerah melalui berbagai program strategis sepanjang Triwulan I 2026. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam upaya memitigasi risiko keuangan di masyarakat akar rumput, Senin(13/4/2026).
Kepala OJK Provinsi Jawa Barat, Darwisman, mengungkapkan bahwa edukasi keuangan kini digencarkan secara masif. Hingga Maret 2026, tercatat 640 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan menjangkau 1,27 juta peserta melalui berbagai kanal, baik digital maupun kolaborasi langsung.
Menanggapi capaian tersebut, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M, menyambut positif agresivitas OJK dalam melakukan edukasi. Namun, ia menekankan agar fokus perlindungan konsumen benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok desa yang sering menjadi sasaran empuk aktivitas keuangan ilegal.
”Kami di Komisi III mengapresiasi langkah OJK yang sudah menjangkau jutaan warga. Namun, pekerjaan rumah kita masih besar terkait maraknya pinjol ilegal dan investasi bodong yang seringkali menyasar warga di pedesaan dengan literasi keuangan rendah,” ujar Tina Wiryawati.
Tina menambahkan bahwa Fraksi Gerindra berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kerakyatan. “Perlindungan konsumen adalah harga mati. Kita tidak ingin masyarakat yang sedang berjuang secara ekonomi justru terjerat praktik fraud atau penagihan yang tidak manusiawi,” tegasnya.
Berdasarkan data OJK, sepanjang Januari 2026 saja, telah diterima 67 laporan pengaduan masyarakat. Isu tertinggi meliputi restrukturisasi kredit, permasalahan agunan, hingga fraud eksternal. OJK bersama Satgas PASTI Daerah terus melakukan tindakan preventif dan represif untuk menciptakan rasa aman.
“Perlindungan konsumen adalah prioritas utama,” kata Darwisman.
Selain aspek perlindungan, OJK dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tengah memacu sektor riil melalui Akselerasi Agribisnis. Fokus diarahkan pada komoditas unggulan seperti domba, sapi perah, ikan air tawar, hingga kopi dan kakao.
Terkait hal ini, Tina Wiryawati mendorong agar sinergi antara OJK dan Pemerintah Daerah mampu memastikan akses pembiayaan yang mudah bagi para petani dan peternak.
* Tujuan Strategis: Memperluas penyerapan tenaga kerja di pedesaan. Meningkatkan akses pembiayaan produktif bagi UMKM sektor pangan. Mendorong hilirisasi agar nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah.
”Sektor agribisnis adalah tulang punggung ekonomi Jawa Barat. Kami di DPRD berharap program seperti Asuransi Mikro untuk Petani dan inklusi keuangan ini tidak hanya sekadar angka statistik, tapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh peternak domba atau petani kopi di Jabar,” tambah Tina.
Darwisman menutup dengan menegaskan bahwa OJK akan selalu hadir sebagai mitra masyarakat untuk menghadapi tantangan global. Senada dengan hal itu, Tina Wiryawati menegaskan bahwa legislatif akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar orkestrasi antara OJK, perbankan, dan pemerintah daerah berjalan transparan dan akuntabel.
“Dengan sinergi lintas sektor, kita ingin memastikan potensi lokal benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang inklusif dan berdaya tahan,” pungkas Tina.
