KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin (RSHS) Bandung kembali menjadi sorotan publik setelah insiden bayi nyaris tertukar di ruang NICU. Peristiwa ini menyingkap kelemahan serius dalam sistem identifikasi pasien di rumah sakit rujukan terbesar Jawa Barat.
Insiden bermula ketika Nina Saleha, warga Nanjung Kabupaten Bandung, meninggalkan ruang NICU sejenak untuk mencari makan. Saat kembali, ia mendapati bayinya sudah berada di pelukan ibu lain yang hampir membawanya pulang. Bayi tersebut bahkan kehilangan gelang identitas, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan fatal. Ironisnya, bayi yang hampir tertukar memiliki kondisi medis berbeda dengan anak Nina.
Pihak perawat berdalih telah memanggil nama Nina berulang kali. Namun, tanpa melakukan verifikasi ganda sesuai standar operasional, bayi justru diserahkan kepada orang yang salah. Situasi ini memicu keresahan publik dan kritik keras terhadap profesionalisme tenaga kesehatan di RSHS.
Manajemen rumah sakit segera menyampaikan permintaan maaf. Namun, masyarakat menilai permintaan maaf saja tidak cukup. “Keamanan bayi harus jadi prioritas. Tidak boleh ada alasan sibuk atau darurat untuk mengabaikan prosedur,” tegas Nina.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turut menanggapi dengan melakukan klarifikasi langsung kepada Nina melalui video call. Ia menekankan agar kejadian serupa tidak terulang dan meminta pihak rumah sakit melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur di ruang NICU. Selain itu, sanksi bagi tenaga medis yang lalai juga tengah dipersiapkan. Evaluasi ini akan menentukan apakah insiden tersebut sekadar kelalaian individu atau mencerminkan kegagalan sistemik.
Secara regulasi, insiden ini berpotensi melanggar Permenkes No. 3 Tahun 2020 tentang standar keselamatan pasien. Meski tidak berujung pidana karena bayi berhasil diamankan, kasus ini menjadi preseden buruk bagi reputasi RSHS.
Di media sosial, kemarahan publik semakin meluas. Warganet kembali menyoroti berbagai keluhan lama, mulai dari tarif parkir yang tinggi hingga birokrasi layanan yang dianggap berbelit. Tekanan publik membuat komitmen perbaikan RSHS kini benar-benar ditunggu, bukan sekadar janji di atas kertas.
