KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat resmi dimulai secara serentak. Agenda krusial yang mencakup pendataan seluruh aktivitas usaha—mulai dari skala rumahan, UMKM, hingga korporasi besar—ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Menanggapi dimulainya SE2026, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M, memberikan dukungan penuh. Ia menekankan bahwa akurasi data hasil sensus ini akan menjadi kompas utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi Jawa Barat ke depan.
“Sensus Ekonomi ini adalah momentum penting bagi Jawa Barat. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya para pelaku usaha dari skala mikro hingga makro, untuk menerima petugas BPS dengan baik dan memberikan data yang jujur serta akurat,” ujar Tina Wiryawati saat diwawancarai, Selasa (7/7/2026).
Menurut Tina, banyak program bantuan dan penguatan ekonomi yang kadang kurang tepat sasaran karena faktor bias data di lapangan. Oleh karena itu, SE2026 menjadi peluang emas untuk memetakan potensi riil ekonomi Pasundan.
Untuk memastikan cakupan data yang optimal di wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia ini, BPS Jawa Barat telah menyiapkan sejumlah langkah strategis.
Salah satu yang paling di apresiasi oleh DPRD Jabar adalah Kolaborasi Inovatif lewat program Jabar Ekotek. Program ini mengintegrasikan Sensus Ekonomi dengan pemetaan geospasial yang memberdayakan aparatur RT dan RW untuk melakukan geotagging (pencatatan titik koordinat) lokasi usaha di lingkungan masing-masing.
”Pelibatan RT dan RW melalui Jabar Ekotek ini sangat cerdas. Merekalah yang paling tahu kondisi di akar rumput. Dengan integrasi teknologi geotagging, kita tidak hanya punya data angka, tapi juga pemetaan wilayah ekonomi yang presisi,” tambah legislator dari fraksi Gerindra tersebut.
Selain inovasi di level akar rumput, BPS Jabar juga memperkuat Dukungan Kawasan Industri. Mengingat Jawa Barat merupakan salah satu basis industri terbesar nasional, BPS Jabar bersama BPS kabupaten/kota (seperti BPS Kabupaten Bekasi) gencar melakukan rapat koordinasi. Langkah ini dilakukan guna mematangkan akses pendataan di kawasan industri dan korporasi skala besar yang kerap memiliki birokrasi ketat.
Guna memastikan seluruh sistem pendataan berjalan tanpa kendala, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, turun langsung melakukan supervisi lapangan. Ia bahkan menjadi salah satu responden awal untuk menguji kesiapan sistem di berbagai kota dan kabupaten.
Menutup keterangannya, Tina Wiryawati mengingatkan bahwa kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya tanggung jawab BPS, melainkan kerja bersama.
”Jangan takut didatangi petugas sensus. Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan tidak akan disalahgunakan untuk urusan pajak pribadi. Mari kita sukseskan SE2026 demi Jawa Barat yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” pungkas Tina.
