KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Keberhasilan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat dinilai menjadi bukti nyata bahwa tantangan besar dalam pembangunan daerah dapat diselesaikan melalui pola kolaborasi dan gotong royong. Skema kebersamaan ini dinilai layak dijadikan pijakan model pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya di Jawa Barat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi V sekaligus Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat, H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd., M.Hum. Menurutnya, sikap kritis terhadap kebijakan daerah bukan berarti bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan penyampaian opsi solusi yang konstruktif demi kemajuan daerah.
“Prinsipnya kita tidak boleh menentang pemerintah, tetapi kita memberikan opsional solusi. Hikmah utama yang bisa kita petik: jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki agenda besar dan menggunakan pola kolaborasi alias gotong royong seperti halnya pada penyelenggaraan Porprov maka hal yang awalnya tampak mustahil justru sangat mungkin diwujudkan,” ujar Bang Has.
Bang Has menjelaskan bahwa perhelatan Porprov tahun ini terbilang unik dan berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. Akibat keterbatasan dan defisit APBD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Porprov dilaksanakan dengan skema ‘kolektif-kolegial’ dan sharing venue.
Jika biasanya tuan rumah Porprov hanya terdiri dari satu hingga tiga daerah yang berdekatan, kali ini selain tuan rumah utama Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor terdapat lebih dari delapan kabupaten/kota pendamping yang turut menyelenggarakan pertandingan karena memiliki kesiapan venue.
“Porprov kali ini berada di luar kelaziman. Karena keterbatasan anggaran APBD dan keterbatasan venue, Pemprov Jabar mengambil kebijakan memperbolehkan daerah lain yang memiliki sarana untuk ikut menjadi tuan rumah pendamping. Ini bentuk komitmen bersama agar ajang olahraga multi-event ini tetap berjalan sukses meski di tengah keterbatasan,” ungkapnya.
Suksesnya penyelenggaraan ini, lanjut Bang Has, tidak lepas dari tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran Rancangan Teknis (Rantek) dan sinergi antar-lembaga. Kebersamaan lintas sektor membuktikan bahwa kendala teknis dan anggaran dapat diatasi apabila semua pihak bergerak serentak.
Melihat keberhasilan tersebut, Ketua Fraksi PAN, DPRD Jabar ini mendorong Pemprov Jawa Barat untuk mereplikasi skema gotong royong tersebut dalam mengatasi backlog infrastruktur darat dan fasilitas olahraga di berbagai daerah.
Beberapa sektor strategis yang didorong untuk menggunakan skema ini meliputi:
* Pembangunan Jalan Tembus: Penyelesaian akses jalan penghubung antar-wilayah yang membutuhkan efisiensi anggaran serta efektivitas eksekusi secara lintas daerah.
* Penyediaan Sport Center: Pembangunan sarana dan prasarana olahraga terpadu di daerah melalui pembagian peran antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dukungan sektor swasta.
“Kalau pola gotong royong dan kebersamaan ini bisa berhasil di Porprov, kenapa tidak kita pakai untuk sektor lain? Bangun jalan tembus itu bisa jika dikerjakan bersama. Begitu pula membangun fasilitas sport center di daerah, sangat memungkinkan jika dilakukan secara bareng-bareng,” tegas Bang Has.
Guna mematangkan formulasi kolaborasi ini, Komisi V DPRD Jabar mendorong sinkronisasi data teknis serta pemetaan kebutuhan bersama dinas terkait, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Jawa Barat serta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat.
Langkah konfirmasi data dan evaluasi keolahragaan serta infrastruktur ini diharapkan mampu melahirkan skema pembiayaan dan pelaksanaan proyek yang lebih adaptif, efisien, serta tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
