KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia harus dimaknai bukan sekadar sebagai perayaan seremonial, melainkan pijakan untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah. Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Taufik Nurrohim, S.Psi.
Taufik menilai bahwa arti kemerdekaan yang hakiki bagi masyarakat Jawa Barat saat ini adalah terbebas dari ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan. Oleh karena itu, sinergi antara pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kunci utama dalam memerdekakan kesejahteraan warga.
“Kemerdekaan yang telah berusia 81 tahun ini mengajarkan kita tentang kedaulatan dan kemandirian. Dalam konteks pembangunan daerah, kedaulatan itu tercermin dari sejauh mana anggaran daerah mampu menyejahterakan rakyat secara mandiri tanpa bergantung penuh pada pusat,” ujar Taufik Nurrohim.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi sektor keuangan dan pengelolaan aset daerah, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jabar ini menyoroti pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, BUMD harus bertransformasi menjadi mesin penggerak ekonomi yang sehat, profesional, dan memberikan dividen optimal bagi kontribusi PAD.
Ia menambahkan, potensi sumber daya alam, industri, hingga sektor pariwisata Jawa Barat yang begitu besar seyogianya mampu dikelola secara progresif.
“Refleksi kemerdekaan di sektor ekonomi berarti kita harus berani melakukan pembenahan. BUMD Jawa Barat tidak boleh hanya sekadar jalan di tempat, tetapi harus adaptif, transparan, dan mampu membuka lapangan kerja baru bagi generasi muda di Jawa Barat,” tegasnya.
Legislator asal Daerah Pemilihan Jabar 11 (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka) ini juga menekankan pentingnya pemerataan akses modal dan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat perdesaan.
Menurut Taufik, kebiasaan bergotong royong yang menjadi tradisi leluhur harus diwujudkan dalam skema kolaborasi antara pemprov, perbankan daerah (seperti Bank BJB), dan para pelaku ekonomi lokal.
“Pekik kemerdekaan harus bergaung hingga ke desa-desa. Semangat gotong royong harus diwujudkan lewat akses permodalan yang mudah, bantuan teknologi, serta fasilitasi pemasaran bagi UMKM. Ketika ekonomi desa bergerak naik, maka kesejahteraan Jawa Barat secara menyeluruh akan kokoh,” jelasnya.
Menutup pernyataannya dalam momentum peringatan HUT Ke-81 RI ini, Taufik menegaskan komitmen Fraksi PKB DPRD Jabar untuk terus mengawal kebijakan anggaran yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat.
“Sesuai ajaran nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan pemikiran para ulama pendiri bangsa, setiap kebijakan anggaran harus bermuara pada kemaslahatan rakyat banyak. DPRD Jawa Barat, khususnya Fraksi PKB, akan terus hadir memberikan masukan serta pengawasan yang konstruktif agar APBD Jabar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Taufik.
