KORANPUBLIKA.CO.ID|Pangandaran,- Bea dan Cukai memusnahkan 3,1 juta batang rokok dan 1.880 botol minuman keras (miras) ilegal di halaman Kantor Bupati Pangandaran, Kamis, 19 November 2026. Nilai seluruh barang kena cukai (BKC) ilegal tersebut ditaksir mencapai Rp 4,81 miliar dengan potensi kerugian negara yang terselamatkan sebesar Rp 2,41 miliar.
Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat Finari Manan menjelaskan, seluruh barang bukti yang telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) itu merupakan akumulasi dari 500 kali penindakan di wilayah pengawasan Priangan Timur. Operasi gabungan tersebut berlangsung sepanjang periode Oktober 2025 hingga Oktober 2026.
”Pemusnahan ini merupakan wujud sinergi lintas instansi dalam skema pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT),” kata Finari dalam keterangan persnya.
Penindakan melibatkan Bea Cukai Tasikmalaya bersama Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, serta Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Banjar, didukung unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Berdasarkan catatan Bea Cukai, komoditas hasil tembakau mendominasi sitaan dengan jumlah persis 3.129.176 batang rokok ilegal senilai Rp 4.649.937.660 dan potensi kerugian negara Rp 2.336.217.136. Adapun kategori minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tercatat sebanyak 1.880 botol atau setara 1.069,41 liter dengan nilai Rp 161.858.400 dan potensi kerugian negara Rp 82.648.275.
Selain penyitaan barang bukti, rangkaian penindakan pelanggaran cukai selama setahun terakhir itu juga menghasilkan penerimaan negara dari sanksi administrasi. Total denda yang dikumpulkan mencapai Rp 248.087.000.
Finari menuturkan proses pemusnahan dilakukan di dua lokasi berbeda menyesuaikan karakteristik barang agar tidak dapat disalahgunakan kembali. Ribuan botol miras digilas menggunakan alat berat (stoomroller) di Pangandaran, sedangkan seluruh rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibakar di fasilitas PT Albasi Layung Indonesia, Jalan Lingkar Selatan, Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis.
Kegiatan pemusnahan di Pangandaran turut dihadiri Wakil Bupati Pangandaran Ino Darsono, perwakilan Kejaksaan Negeri Ciamis, serta jajaran Satpol PP se-Priangan Timur.
Menurut Finari, pemberantasan BKC ilegal tidak sekadar menyelamatkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dari produk tanpa standar pengawasan sekaligus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri yang taat pajak.
Ia pun mengimbau masyarakat di wilayah Priangan Timur tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok dan miras tanpa pita cukai resmi.
“Apabila menemukan indikasi peredaran barang kena cukai ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Bravo Bea Cukai,” ujar Finari.












