KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui evaluasi menyeluruh terhadap pemanfaatan aset milik daerah. Rencana ini mendapat dukungan dari DPRD Jawa Barat, khususnya Komisi III yang membidangi keuangan dan aset daerah, Sabtu(24/1/2026).
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Ronny Hermawan S.H , menilai langkah evaluasi ini sebagai bentuk keseriusan Pemprov dalam mengoptimalkan potensi aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami di Komisi III mendorong agar evaluasi ini dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Jangan sampai ada aset yang bernilai strategis justru menghasilkan kontribusi yang minim terhadap PAD,” ujar Ronny saat dimintai tanggapan, Rabu (21/1/2026).
Ronny menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah harus berorientasi pada efisiensi dan kebermanfaatan publik, tanpa mengabaikan potensi pendapatan yang bisa diperoleh daerah. Ia juga menyoroti pentingnya peninjauan ulang terhadap skema kerja sama dengan pihak ketiga.
“Perlu dilihat kembali apakah nilai sewa dan bentuk kerja sama yang ada saat ini masih relevan dengan kondisi pasar. Jika tidak, tentu harus ada penyesuaian agar tidak merugikan daerah,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Jabar, Norman Nugraha, menyebutkan bahwa evaluasi akan mencakup seluruh aset yang disewakan maupun dikerjasamakan, termasuk lahan di kawasan strategis seperti Gasibu, Arcamanik, dan Pangandaran.
Menanggapi rencana pemanfaatan aset untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ronny menyatakan dukungannya selama hal tersebut tetap memperhatikan prinsip tata kelola yang baik.
“Pemanfaatan aset untuk program sosial seperti MBG tentu patut diapresiasi. Namun, tetap harus ada perencanaan yang matang agar tidak mengganggu potensi PAD. Keseimbangan antara fungsi sosial dan ekonomi harus dijaga,” tegasnya.
Komisi III DPRD Jabar, lanjut Ronny, akan terus mengawal proses evaluasi ini agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Jawa Barat.
