KORANPUBLIKA.CO.ID|Kota Bandung,- Komisi III DPRD Jawa Barat menerima audiensi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pendekar Kawah Galunggung yang mewakili para guru ASN dan pensiunan yang menjadi debitur Bank BJB. Audiensi berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (3/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para guru ASN dan pensiunan menyampaikan keberatan atas sistem pinjaman berbasis SK pensiun yang menerapkan bunga anuitas tinggi serta mekanisme pencairan gaji pensiunan secara bulanan. Mereka menilai kebijakan tersebut memberatkan dan tidak berpihak pada kesejahteraan debitur.
Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain:
– Pemindahan penyaluran gaji (payroll) dari Bank BJB ke bank milik negara (BUMN).
– Larangan bagi bank penyalur gaji untuk bertindak sebagai debt collector atau perpanjangan tangan Bank BJB dalam penagihan.
– Kebijakan pelunasan khusus dengan skema angsuran maksimal 50% dari gaji yang diterima, agar debitur tetap memiliki penghasilan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
– Penyaluran gaji atau pensiunan secara penuh tanpa pemotongan langsung oleh pihak perbankan.
Selain itu, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang hadir dalam audiensi juga memberikan masukan agar dilakukan restrukturisasi atas pinjaman yang telah berjalan di Bank BJB.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ronny Hermawan S.H, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, menegaskan bahwa DPRD akan mengawal isu ini secara serius.
“Guru ASN dan pensiunan adalah kelompok yang berjasa besar bagi pendidikan di Jawa Barat. Aspirasi mereka harus didengar. Kami mendorong agar Bank BJB bersama OJK melakukan kajian mendalam terkait restrukturisasi pinjaman dan penurunan bunga, sehingga tidak memberatkan para debitur,” ujar Ronny.
Ronny juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap debitur pensiunan. “Jangan sampai ada potongan hingga 90% dari gaji atau pensiun. Itu jelas tidak manusiawi dan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Kebijakan harus menjamin kelangsungan hidup mereka,” tegasnya.
Selain itu, Ronny mengingatkan perlunya literasi keuangan bagi ASN dan pensiunan agar tidak mudah terjerat pinjaman konsumtif maupun pinjaman ilegal. “Pengawasan harus lebih interaktif, dan edukasi keuangan perlu diperkuat agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang merugikan,” tambahnya.
DPRD Jawa Barat menekankan agar Bank BJB membuka ruang dialog dengan para debitur dan mempertimbangkan restrukturisasi pinjaman. “Kami akan terus memantau perkembangan ini. Harapannya, ada solusi yang adil dan berpihak pada kesejahteraan guru ASN serta pensiunan,” tutup Ronny.
