KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S.PD, M.Hum, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk segera melakukan reformasi besar-besaran dalam pengelolaan aset daerah. Hal ini dinilai mendesak guna mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah ancaman penurunan pajak kendaraan di masa depan. Dalam wawancara khusus melalui saluran telepon dengan Koranpublika, Bang Has menekankan bahwa Jawa Barat tidak bisa lagi hanya bergantung pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Minggu(12/4/2026).
Bang Has mengingatkan pemerintah untuk mulai mengantisipasi pergeseran tren otomotif. Meluasnya penggunaan kendaraan listrik, baik roda dua maupun roda empat, diprediksi akan menggerus pundi-pundi pendapatan dari sektor pajak kendaraan konvensional secara signifikan.
”Kita harus realistis. Tren kendaraan listrik ke depan akan terus meningkat, dan itu pasti berdampak pada penurunan pendapatan dari PKB. Jika kita tidak mencari alternatif dari sekarang, postur anggaran kita bisa goyah,” ujar Bang Has dari balik gagasan telepon.
Salah satu poin krusial yang disoroti Bang Has adalah kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia mengaku khawatir terhadap banyaknya aset negara yang telah dipisahkan untuk dikelola BUMD seperti hotel dan lapangan golf namun tidak memberikan dividen yang sepadan bagi kas daerah.
”Banyak aset strategis seperti hotel di Bandung dan Bogor, hingga lapangan golf, yang dikelola BUMD tapi hasilnya tidak maksimal. Saya sarankan, jika BUMD tidak mampu memberikan untung, lebih baik aset tersebut ditarik kembali pengelolaannya ke pemerintah provinsi,” tegasnya.
Sebagai solusi praktis, politisi PAN ini mengusulkan agar Pemprov Jabar melakukan kerja sama Business to Business (B2B) secara langsung dengan pihak ketiga atau swasta, tanpa perlu melalui perantara BUMD.
Menurut Bang Has, model ini jauh lebih transparan dan menguntungkan secara finansial. “Jika kontraknya langsung antara pemerintah dan swasta, nilai kontraknya akan masuk secara utuh ke Kas Daerah (Kasda). Ini meminimalisir biaya operasional yang seringkali habis di internal BUMD,” imbuhnya.
Beberapa aset non-aktif milik Pemprov yang tersebar di 27 kabupaten/kota harus segera diinventarisasi ulang untuk dikomersialkan. Bang Has mencontohkan beberapa aset potensial yang berada di depan mata:
* Aset Properti: Apartel (Apartemen Hotel) yang berlokasi tepat di samping gedung DPRD Jabar.
* Fasilitas Rekreasi: Optimalisasi hotel-hotel milik Pemprov di kawasan wisata Bogor dan Bandung yang memiliki nilai jual tinggi.
”Aset-aset tanah yang menganggur di berbagai daerah juga harus dipetakan. Jangan dibiarkan begitu saja, harus dikelola agar menjadi sumber pendapatan baru yang produktif,” tutup Bang Has dalam wawancara tersebut.
