KORANPUBLIKA.CO.ID|Cimahi,– Anggota DPRD Kota Cimahi, H. Barkah Setiawan, mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk meningkatkan kontribusi dan sinergitasnya dalam pembangunan Kota Cimahi. Meski mengakui peran pengusaha dalam menyerap tenaga kerja, Barkah menilai kehadiran Apindo belum terasa signifikan dalam menangani isu lingkungan dan sosial di wilayah tersebut, Sabtu(11/4/2026).
”Saya belum melihat gerakan Apindo yang ‘greget’ terhadap pembangunan Kota Cimahi. Salah satunya di hari lingkungan hidup, harusnya ada peran besar dari Apindo. Kita jujur saja, aktivitas industri menghasilkan polusi dan limbah, maka harus ada keberpihakan nyata terhadap lingkungan,” ujar Barkah saat memberikan keterangan kepada media.
Barkah menyoroti tingginya angka pengangguran di Kota Cimahi yang ironisnya berstatus sebagai kawasan industri. Menurutnya, program Pemerintah Kota Cimahi untuk menyerap 10.000 tenaga kerja hanya bisa tercapai jika ada sinkronisasi antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan pihak swasta.
”Disnaker dalam mengadakan program pelatihan melalui LPK harus bersinergi dengan Apindo. Tujuannya agar pemerintah tahu persis apa yang dibutuhkan perusahaan. Membangun Cimahi itu tidak berat andai kata Apindo turut membantu secara total,” tegasnya.
Ia juga menyinggung fakta bahwa banyak pekerja di perusahaan-perusahaan Cimahi justru berasal dari luar daerah. Barkah berharap kedepannya keberadaan industri lebih memprioritaskan warga lokal guna menekan peringkat pengangguran Cimahi yang saat ini masuk dalam jajaran tertinggi di Jawa Barat.
Selain masalah tenaga kerja, Barkah mempertanyakan dampak positif perusahaan terhadap masyarakat sekitar melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Ia menilai selama ini belum ada keterbukaan mengenai seberapa besar dana CSR yang disalurkan untuk masyarakat Cimahi.
”Saya tidak tahu sejauh mana CSR digunakan untuk masyarakat. Harus ada feedback yang seimbang. Di satu sisi, pemerintah dan masyarakat wajib melindungi keberadaan perusahaan dengan tidak mempersulit pajak maupun perizinan. Namun di sisi lain, perusahaan juga punya kewajiban memberikan timbal balik kepada lingkungan sekitar,” tambahnya.
Barkah menekankan pentingnya hubungan simbiosis mutualisme antara pihak eksekutif dan pihak pengusaha. Ia meminta kedua belah pihak untuk proaktif dan tidak saling menunggu kesadaran satu sama lain.
”Ini Cimahi kota kecil, kalau tidak ditata dengan benar tata ruangnya, apalagi di kawasan industri daerah selatan, ya repot. Dampak limbah itu langsung dirasakan masyarakat. Saya ingin Apindo betul-betul ‘membooming’ di Cimahi, hadir dalam pembangunan, olahraga, maupun kegiatan sosial lainnya sehingga masyarakat merasakan kehadirannya,” pungkas Barkah.
Hingga berita ini diturunkan, diharapkan adanya langkah konkret dari Pemerintah Kota Cimahi untuk memfasilitasi pertemuan strategis antara pemangku kebijakan dan pihak Apindo guna merumuskan solusi atas masalah pengangguran dan lingkungan di Kota Cimahi.
