KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Sektor perbankan syariah di Jawa Barat dituntut untuk melakukan transformasi besar-besaran guna meningkatkan inklusi keuangan. Hal ini menjadi sorotan utama dalam gelaran Jabar Islamic Economic Forum (JIEF) ke-10 yang berlangsung di Bandung, Minggu(12/4/2026).
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M, menegaskan bahwa inovasi produk dan efisiensi layanan adalah harga mati jika entitas syariah ingin menjadi pemain utama dalam ekonomi daerah. Menurutnya, dukungan legislatif akan terus mengalir selama lembaga keuangan syariah mampu membuktikan keberpihakannya pada ekonomi kerakyatan.
“Entitas keuangan syariah di Jawa Barat harus mampu berinovasi, baik dalam produk maupun layanan, agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara riil. Kami di DPRD mendukung penuh langkah OJK untuk memperluas akses dan menekan biaya layanan agar lebih kompetitif,” ujar Tina Wiryawati.
Tina menambahkan bahwa Fraksi Gerindra berkomitmen memastikan keuangan syariah bukan sekadar tren, melainkan instrumen pembangunan yang berkeadilan. Ia mendesak agar inovasi digital perbankan syariah menyasar sektor-sektor produktif di akar rumput.
”Inovasi harus diarahkan pada pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi desa. Kita ingin keuangan syariah menjadi solusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat di pelosok, bukan hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan saja,” tegas legislator asal daerah pemilihan Jabar XIII tersebut.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Jawa Barat, Muhammad Ikhsan, menyebutkan bahwa kolaborasi dengan teknologi informasi adalah kunci perluasan jaringan. Ikhsan mengakui tantangan biaya layanan syariah yang saat ini masih relatif tinggi dibanding konvensional perlu segera diatasi melalui digitalisasi.
Poin Utama Transformasi Keuangan Syariah Jabar:
* Digitalisasi Layanan: Mempermudah akses masyarakat pelosok melalui aplikasi yang sederhana dan efisien.
* Peningkatan Literasi: Melakukan edukasi masif untuk menghapus stigma bahwa produk syariah lebih mahal atau rumit.
* Kolaborasi Multistakeholder: Memperkuat hubungan antara Pemprov, DPRD, OJK, dan pelaku industri perbankan.
Sebagai anggota Komisi III yang membidangi keuangan, Tina Wiryawati melihat bahwa potensi market share perbankan syariah di Jawa Barat masih sangat luas mengingat basis religiusitas masyarakat yang tinggi. Namun, tanpa transparansi dan kemudahan akses, potensi tersebut sulit terkonversi menjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
”Kita ingin Jawa Barat menjadi pionir. Dengan dorongan regulasi yang tepat dan komitmen inovasi dari perbankan, keuangan syariah akan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan kita,” pungkas Tina.
