KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat berhasil mengungkap jaringan penipuan yang berkedok jual beli titik koordinat dapur SPPG dengan mencatut nama Badan Gizi Nasional (BGN). Aksi ini menjerat belasan pengusaha yang ingin menjadi mitra penyedia program makan bergizi gratis, Selasa(19/5/2026).
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, menjelaskan kasus ini bermula dari laporan polisi LP/B/92/I/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 20 Januari 2026 oleh korban berinisial EPU. Para pelaku menawarkan akses “portal koordinat” dapur MBG dengan tarif Rp75 juta hingga Rp150 juta per titik, bahkan melengkapi dengan ID SPPG palsu agar terlihat resmi.
Total kerugian korban mencapai Rp1,963 miliar dari 13 orang. Gelar perkara pada 12 Mei 2026 menetapkan empat tersangka yang kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO):
- Yon Ramdan Nuriamin (YRN): meyakinkan korban dengan klaim punya koneksi di BGN, menerima Rp334 juta.
- Ali Nugraha (AN): menyediakan rekening penampungan, membagi uang, menyerahkan ID palsu, menikmati Rp400 juta.
- Anwar Yusuf (AY): penghubung ke otak utama, kebagian Rp329 juta.
- Oki Septian Pradana (OSP): dalang utama, mengaku keponakan pejabat BGN, menguasai Rp1,046 miliar.
Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol. Ade Sapari, menegaskan seluruh dana hasil penipuan hanya berputar di antara para pelaku, tanpa ada yang masuk ke BGN. Mereka dijerat Pasal 492 KUHP tentang Penipuan juncto Pasal 486 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori V.
Selain di Kota Banjar, aksi serupa dilakukan di Bandung dan Cilacap. Wakil Ketua BGN, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, menegaskan bahwa jual beli titik koordinat dapur gizi adalah hoaks. Proses resmi pendaftaran mitra dilakukan melalui portal mitra.bgn.go.id dengan tahapan daring, survei lapangan, verifikasi, hingga penentuan kelayakan.
Sony juga mengungkap kasus serupa tengah diselidiki di Tabalong, Lombok Timur, dan Riau. Ia mengimbau masyarakat serta pengusaha agar tidak mudah percaya pada calo atau oknum yang menjanjikan proyek dapur gizi. Kuota lokasi akan diverifikasi ketat berdasarkan usulan resmi pemerintah daerah.
