KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat kembali menjadi lokasi unjuk rasa mahasiswa pada Senin (22/6/2026). Kali ini, massa dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) mendatangi gedung dewan untuk menyuarakan sejumlah tuntutan penting.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi PKB, H. Muhamad Sidkon Djampi, S.H., M.M.. Ia menegaskan siap mengawal aspirasi mahasiswa hingga ke tingkat nasional.
Kang Sidkon menjelaskan, ada tiga isu besar yang disampaikan mahasiswa:
- Harga BBM: Mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian harga agar tidak semakin membebani masyarakat kecil.
- Program Makan Bergizi Gratis: Diminta untuk dihentikan sementara dan diperbaiki tata kelolanya agar tepat sasaran.
- Perlindungan tanah adat Papua: AMP menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat agar hak masyarakat adat tidak dilanggar.
Kang Sidkon menilai kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejalan dengan masukan yang ia terima di daerah pemilihan. Menurutnya, jika target Zero Stunting ingin tercapai, penerima manfaat MBG harus diperluas.
“Bukan hanya anak sekolah formal, tapi juga ibu hamil, balita, dan anak-anak terlantar yang belum terjangkau,” ujarnya. Ia menambahkan, posyandu di Jabar kini menghadapi tantangan besar dalam mengejar target penurunan stunting.
Karena seluruh isu yang disuarakan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat, Kang Sidkon berjanji akan segera menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI.
“Besok paling lambat, draf aspirasi yang sudah ditandatangani bersama perwakilan PMKRI akan saya kirim ke pusat,” tegasnya.
