KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jabar untuk memberikan perhatian ekstra terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan pedesaan. Peningkatan aksesibilitas ini dinilai menjadi kunci utama dalam mendongkrak roda perekonomian masyarakat secara merata, Selasa(14/7/2026).
Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, M.Si. menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan desa masih menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan. Menurutnya, pemulihan ekonomi yang seutuhnya hanya bisa tercapai jika jalur logistik dan transportasi di tingkat desa sudah memadai.
”Kami di DPRD Jabar terus mendorong agar alokasi anggaran dan program kerja pemerintah daerah lebih berpihak pada interkoneksi jalan-jalan desa. Kalau akses jalan bagus, petani dan pelaku UMKM di desa bisa memotong biaya distribusi hasil bumi mereka secara signifikan,” ujar Buky saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Bandung.
Buky menambahkan, ada tiga fokus utama yang saat ini sedang dikawal oleh legislatif terkait pembangunan di wilayah pedesaan:
* Perbaikan Jalan Penghubung (Akses Logistik): Memastikan jalan komoditas dari desa ke pasar induk kabupaten/kota tidak lagi mengalami rusak berat.
* Digitalisasi Desa: Mendorong perluasan jaringan internet di wilayah blank spot guna mendukung program perizinan dan pemasaran produk desa secara digital.
* Sarana Air Bersih dan Sanitasi: Menjamin infrastruktur dasar kesehatan masyarakat desa terpenuhi agar produktivitas warga tetap terjaga.
Lebih lanjut, politisi senior ini mengingatkan pihak eksekutif agar serapan anggaran pemeliharaan jalan dan bantuan keuangan desa didistribusikan secara tepat waktu dan transparan.
”Kami tidak ingin ada proyek infrastruktur desa yang mangkrak hanya karena kendala birokrasi di tingkat provinsi. DPRD Jabar akan memaksimalkan fungsi pengawasan di lapangan agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pedesaan,” pungkas Buky.
