KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Anggota Komisi 3 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Tina Wiryawati, memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait proyeksi defisit APBD Tahun Anggaran 2026 yang diperkirakan mencapai Rp5,7 triliun.
Tina menegaskan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut langkah taktis yang tidak biasa. Ia menyoroti ketergantungan pendapatan daerah yang masih sangat timpang pada segelintir Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kondisi fiskal kita sedang tidak baik-baik saja. Angka defisit Rp5,7 triliun ini adalah alarm keras. Kita tidak boleh lagi menggunakan metode copy-paste anggaran tahun lalu tanpa melihat penurunan daya beli masyarakat yang nyata, yang secara langsung berimbas pada penerimaan sektor pajak kendaraan,” ujar Tina Wiryawati dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Sebagai anggota Komisi 3 yang bermitra langsung dengan BUMD, Tina menyoroti masih adanya perusahaan daerah yang justru menjadi beban bagi APBD. Ia mendesak agar restrukturisasi total, baik melalui holding maupun merger, segera direalisasikan tanpa penundaan.
“Kita tidak bisa terus-terusan bertumpu hanya pada Bank bjb atau MUJ saja. BUMD lain yang kinerjanya membebani APBD harus segera di-restrukturisasi. Kalau perlu, potong birokrasi internalnya agar efisien. Komisi 3 ingin BUMD Jabar menjadi mesin pencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan wadah buang anggaran,” tegas politisi perempuan dari Partai Gerindra tersebut.
Menanggapi tekanan fiskal, Tina secara tegas menolak wacana peningkatan beban masyarakat melalui penambahan jenis pajak atau retribusi baru. Ia menilai langkah tersebut sangat tidak bijak di tengah situasi ekonomi yang sedang tidak stabil. Sebaliknya, Tina menyarankan Pemprov Jabar untuk melakukan optimalisasi aset daerah yang selama ini belum terkelola dengan maksimal atau terbengkalai (idle).
“Jangan sampai karena salah kelola atau defisit, rakyat yang dicekik dengan menaikkan retribusi atau pajak baru. Itu bukan solusi yang bijak di tengah badai ekonomi saat ini. Solusi jangka pendek terbaik adalah optimalisasi aset-aset Pemprov Jabar yang telantar,” jelasnya.
Menurut Tina, banyak lahan dan bangunan strategis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi besar. Jika dikerjasamakan secara profesional dengan pihak ketiga, aset-aset tersebut diyakini mampu menghasilkan pendapatan (income) cepat tanpa harus membebani masyarakat.
“Kami di Komisi 3 mendorong agar pemetaan aset ini dilakukan segera. Kita butuh dasar data yang komprehensif, bukan sekadar asumsi, agar kebijakan fiskal kita nantinya benar-benar objektif dan pro-rakyat,” pungkasnya.
