KORANPUBLIKA.CO.ID|Pangandaran,– Rencana Pemerintah Kabupaten Pangandaran menghibahkan lahan seluas 30 hektar di Desa Cikalong untuk pembangunan kampus baru Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung mendapat sorotan.
Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama Rektor ISBI Bandung Retno Dwimawarti dalam Festival dan Expo KKN di Alun-alun Parigi, Minggu malam, 23 Agustus 2026.
Jika terealisasi, ISBI Bandung akan memiliki dua lokasi kampus, yakni di Bandung dan Pangandaran.
Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengatakan Pemkab Pangandaran siap memproses hibah lahan tersebut. Ia berharap pembangunan kampus ISBI di Pangandaran dapat segera direalisasikan.
“Mudah-mudahan segera dibangun ya. Karena memang kalau ISBI kan sebenarnya kampusnya sudah ada di Bandung. Kita ke sini kampus utamanya. Ya doain saja mudah-mudahan 30 hektar kita hibahkan. Tinggal proses,” kata Citra.
Rencana hibah lahan tersebut mendapat tanggapan dari mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata. Ia meminta Pemkab Pangandaran dan DPRD tidak terburu-buru mengambil keputusan.
Jeje bahkan meminta rencana hibah lahan 30 hektar tersebut ditunda terlebih dahulu untuk dilakukan kajian secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyelesaikan dan mengevaluasi keberadaan perguruan tinggi yang sudah lebih dahulu berdiri di Pangandaran, termasuk PSDKU Universitas Padjadjaran (Unpad) dan IAIN.
“Selesaikan dulu persoalan kampus yang sudah ada, seperti Unpad dan IAIN. Itu kan belum selesai. Bagaimanakah komitmennya, bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan akses dan indeks pendidikan warga Pangandaran?” tegas Jeje, Kamis, 27 Agustus 2026.
Jeje juga meminta Bupati Pangandaran membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat sebelum menentukan kebijakan strategis tersebut.
“Selain dengan DPRD, Bupati mestinya ajak juga dialog dan minta saran pendapat dari Dewan Pendidikan, presidium, tokoh-tokoh pendidikan, serta tokoh masyarakat,” ujarnya.
Minta Efektivitas Kampus Dikaji
Jeje menilai penambahan perguruan tinggi harus didasarkan pada kebutuhan dan kajian yang jelas. Pemerintah daerah, kata dia, perlu mengetahui sejauh mana perguruan tinggi yang sudah ada memberikan manfaat bagi masyarakat lokal.
Ia menilai jangan sampai pembangunan perguruan tinggi hanya mengejar jumlah institusi, sementara akses pendidikan bagi anak-anak Pangandaran belum optimal.
“Jangan hanya mengejar kuantitas atau jor-joran menambah perguruan tinggi baru, sementara anak-anak kita sendiri tidak mendapatkan manfaat optimal. Untuk apa perguruan tinggi banyak kalau kontribusinya terhadap akses pendidikan warga lokal masih minim?” katanya.
Selain itu, Jeje menyoroti rencana penggunaan aset daerah berupa lahan seluas 30 hektar. Menurutnya, pemanfaatan aset pemerintah harus disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Ia menyebut jumlah penduduk Pangandaran sekitar 415 ribu jiwa sehingga lahan seluas puluhan hektar dinilai sebagai aset yang sangat berharga.
“Jumlah penduduk kita sekitar 415 ribu jiwa. Lahan puluhan hektar itu sangat berharga dan masih banyak kebutuhan primer masyarakat yang perlu dipenuhi. Kalau hasil kajian nanti menyatakan perlu dan siap, baru kita mendukung. Tapi sekarang, kaji dulu dengan benar dan matang,” ucap Jeje.
Jeje berharap Pemkab Pangandaran dan DPRD dapat mempertimbangkan seluruh aspek sebelum memutuskan hibah lahan tersebut.
Ia menilai kebijakan pembangunan pendidikan harus disusun secara matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Pangandaran.
