KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Memperingati Hari Konstitusi Republik Indonesia yang jatuh pada Selasa, 18 Agustus 2026, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, mengimbau seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan untuk terus memperkuat komitmen dalam membumikan nilai-nilai UUD 1945.
Tina Wiryawati, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekadar dokumen historis, melainkan pondasi utama yang harus menjiwai setiap pembentukan regulasi, pengelolaan keuangan daerah, hingga pengawasan pembangunan.
”Hari Konstitusi yang diperingati setiap tanggal 18 Agustus sehari setelah Hari Kemerdekaan adalah momen refleksi penting bagi kita semua. Konstitusi adalah dasar yang menegaskan arah bangsa, termasuk bagaimana kita mengelola potensi daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujar Tina saat ditemui di Bandung, Selasa (18/8/2026).
Sebagai wakil rakyat di Komisi III yang membidangi keuangan daerah, pendapatan, serta pengelolaan aset, Tina menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran daerah terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, tata kelola keuangan dan aset daerah Jawa Barat harus dikelola secara akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.
”Di Komisi III, semangat konstitusi itu kami terjemahkan dalam pengawasan anggaran dan penggalian potensi pendapatan daerah secara adil. Setiap rupiah APBD harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dasar, infrastruktur yang memadai, dan pemberdayaan ekonomi,” tegasnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut juga mengajak generasi muda di Jawa Barat untuk tidak awam terhadap konstitusi. Di tengah era digital dan tantangan global, pemahaman akan hak-hak dan kewajiban warga negara yang dijamin UUD 1945 menjadi benteng utama menjaga keutuhan NKRI.
”Konstitusi menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan, penghidupan yang layak, dan rasa aman. Tugas kita di legislatif adalah memastikan hak-hak konstitusional masyarakat Jawa Barat tersebut benar-benar terpenuhi melalui kebijakan daerah yang tepat sasaran,” pungkas Tina.
