KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Persoalan kesejahteraan guru madrasah di Jawa Barat kembali menjadi sorotan tajam. Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) melakukan audiensi strategis dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Jawa Barat, H. Dudu Rohman, guna menyuarakan ketimpangan regulasi dan nasib tenaga pendidik keagamaan, Senin (13/4/2026).
Dalam pertemuan di Ruang Rapat Simpadu tersebut, Ketua Umum PGMM, Tedy Malik, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi guru madrasah non-ASN yang masih jauh dari kata layak. Ia menekankan perlunya revisi regulasi ASN agar memberikan ruang yang lebih luas bagi pengangkatan guru madrasah dalam skema PPPK maupun program inpassing.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M. Hum, menegaskan bahwa perjuangan para guru madrasah harus mendapatkan pengawalan serius dari pemerintah daerah maupun pusat.
”Kami di Komisi V sangat memahami kegelisahan para guru madrasah. Mereka adalah garda terdepan dalam membangun karakter dan akhlak generasi muda di Jawa Barat. Tidak boleh ada dikotomi atau pembedaan kesejahteraan antara guru di bawah naungan Kemendikbud maupun Kemenag,” ujar Bang Has saat memberikan keterangan pers, Rabu (15/4/2026).
Bang Has menilai, meskipun madrasah secara administratif berada di bawah instansi vertikal (Kemenag), namun dampak pengabdian mereka dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kebijakan afirmasi yang lebih berani.
”Aspirasi PGMM mengenai revisi regulasi ASN dan kejelasan status PPPK adalah tuntutan yang logis. Kami di DPRD akan terus mendorong pemerintah pusat melalui jalur koordinasi agar ada kesetaraan hak. Kesejahteraan guru adalah prasyarat mutlak bagi peningkatan mutu Pendidikan. Sekarang ada program beasiswa untuk SMAN, SMK dan Madrasah, kawan-kawan PGMM koordinasi dengan Disdik Jabar tentang mekanisme dan tata caranya, agar beasiswa bisa kerapatan ke sekolah swasta dan madrasah.” tegas politisi PAN tersebut.
Kakanwil Kemenag Jabar, H. Dudu Rohman, dalam audiensi tersebut menyambut baik langkah konstruktif PGMM. Ia menekankan bahwa solusi yang diambil harus tetap berpijak pada regulasi nasional, seperti optimalisasi program inpassing. Dudu juga menyoroti tantangan madrasah saat ini, mulai dari keterbatasan anggaran hingga fluktuasi jumlah peserta didik.
Senada dengan Kakanwil, Bang Has menambahkan bahwa data yang akurat dari organisasi profesi seperti PGMM sangat dibutuhkan sebagai bahan advokasi anggaran di legislatif.
”Kami mendorong PGMM untuk terus menyajikan data dan kajian yang komprehensif. Dengan data tersebut, kami di DPRD Jawa Barat memiliki basis kuat untuk memperjuangkan bantuan-bantuan operasional atau hibah daerah yang sekiranya bisa membantu meringankan beban lembaga pendidikan madrasah di wilayah kita,” pungkas Bang Has.
Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara organisasi profesi, instansi pemerintah, dan lembaga legislatif demi menjaga eksistensi madrasah serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh guru di Indonesia.
