KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Ronny Hermawan S.H, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengambil langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan. Desakan ini mencerminkan kekhawatiran akan potensi lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi setiap memasuki bulan puasa.
Sebagai anggota Komisi III DPRD Jabar yang membidangi keuangan dan perekonomian, Ronny menyoroti pola tahunan di mana harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, gula, dan daging cenderung meningkat tajam menjelang Ramadhan. Kondisi ini, menurutnya, dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Pemprov Jabar harus hadir lebih awal. Jangan menunggu harga melonjak baru bertindak. Stabilitas harga pangan adalah bagian dari stabilitas sosial,” tegas Ronny dalam keterangannya di Bandung, Senin (19/1/2026).
Perluasan Intervensi Pasar dan GPM
Ronny mendorong Pemprov Jabar, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan serta Biro Perekonomian, untuk memperluas intervensi pasar secara terukur. Salah satu langkah konkret yang ia soroti adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif dan merata, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi.
“GPM harus digelar tidak hanya di pusat kota, tapi juga menjangkau daerah perdesaan dan pinggiran. Kita tidak ingin ada warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok saat Ramadhan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ronny meminta Pemprov Jabar memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi beras SPHP serta komoditas pangan lainnya. Ia menekankan pentingnya transparansi data stok dan distribusi agar tidak terjadi ketimpangan suplai antarwilayah.
“Distribusi harus adil dan berbasis data. Jangan sampai ada daerah yang kelebihan stok sementara daerah lain justru kekurangan,” tambahnya.
Ronny menegaskan bahwa Komisi III DPRD Jabar akan terus mengawasi efektivitas penggunaan anggaran untuk program pengendalian inflasi daerah. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan harus berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kami akan kawal agar anggaran untuk stabilisasi pangan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Jangan sampai hanya habis untuk kegiatan seremonial,” tegasnya.
Ronny menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa Ramadhan adalah momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Ia berharap Pemprov Jabar bersikap proaktif, responsif, dan kolaboratif dalam menjaga ketahanan pangan serta menekan gejolak harga.
