KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba) dalam rangka menjajaki kerja sama kelembagaan dengan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Audiensi yang semula ditujukan kepada Ketua DPRD Jabar ini kemudian didisposisikan kepada Komisi I, dan diwakili oleh Anggota Komisi I dari Fraksi PKB, H.M. Sidkon Djampi, SH., MM. yang juga merupakan alumni Fakultas Hukum Unisba, Kamis(14/1/2026).
“Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus membuka peluang kerja sama antara Unisba dengan DPRD dan Pemprov Jabar, khususnya dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia,” ujar Kang Sidkon Djampi usai pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar.
Dalam audiensi tersebut, hadir pula perwakilan dari Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat untuk menjajaki kemungkinan kolaborasi lintas institusi. Fakultas Hukum Unisba sendiri memiliki empat program studi unggulan, yakni Sarjana Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan (M.Kn), dan Program Doktor Ilmu Hukum.
Kang Sidkon menilai, kerja sama ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan DPRD dan Sekretariat DPRD melalui program pendidikan lanjutan, hingga program magang mahasiswa di lingkungan DPRD maupun OPD Pemprov Jabar.
“Personel di DPRD, baik anggota maupun staf sekretariat, bisa difasilitasi untuk melanjutkan studi di Unisba secara Prioritas Khusus atau Beasiswa. Di sisi lain, mahasiswa Unisba juga bisa diberi ruang untuk magang di DPRD atau OPD, termasuk terlibat dalam program-program hukum di desa seperti paralegal desa, pos pengaduan, dan Desa Sadar Hukum,” jelasnya.
Audiensi FH Unisba ini dipimpin oleh Prof. Dr. Dandang Sambas, S.H., M.H., selaku Kaprodi Doktor Ilmu Hukum Unisba, didampingi oleh Dr. Diana Wianti, S.H., M.H., serta beberapa dosen dan staf akademik lainnya. Dalam suasana yang akrab, para pihak berdiskusi mengenai peran strategis akademisi dalam mendukung proses legislasi dan penyusunan naskah akademik di DPRD.
“Unisba memiliki banyak pakar dan guru besar di bidang hukum, termasuk hukum pidana. Mereka bisa dilibatkan dalam sosialisasi KUHP baru yang kini mulai diberlakukan, serta menjadi narasumber dalam rapat-rapat kerja Komisi I,” tambah kang Sidkon.
Sebagai tindak lanjut, kang Sidkon menyatakan telah berkomunikasi dengan Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Jabar untuk menyusun draf nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama formal.
“Sebagai anggota Komisi I, saya mendorong agar MoU ini segera direalisasikan. Ini penting untuk memperkuat sinergi antara dunia akademik dan lembaga legislatif serta eksekutif dalam membangun Jawa Barat yang lebih berperdaban dan sadar hukum,” tegasnya.
Kang Sidkon juga menyampaikan apresiasinya atas capaian akreditasi unggul yang diraih Fakultas Hukum Unisba, yang kini masuk dalam lima besar fakultas hukum terbaik di Indonesia. Ia berharap Unisba terus mempertahankan kualitas dan semakin dicintai masyarakat.
