KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi yang kini mencapai Rp228.000 untuk tabung 12 kilogram di Jawa Barat memicu respons dari berbagai kalangan. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M. Hum, menilai situasi ini harus dijawab dengan percepatan program kemandirian energi berbasis komunitas di pedesaan.
Bang Has sepakat dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) bahwa kearifan lokal dan inovasi teknologi tepat guna, seperti biogas, adalah kunci untuk melindungi kesejahteraan rakyat dari fluktuasi harga energi global.
“Kenaikan harga elpiji ini tentu membebani pengeluaran rumah tangga. Di Komisi 5, fokus kami adalah kesejahteraan rakyat. Kami mendorong pemerintah agar edukasi mengenai biogas dari kotoran hewan atau pengolahan sampah tidak hanya berhenti di tataran wacana, tapi menjadi gerakan masif di desa-desa,” ujar Bang Has, Rabu (20/4/2026).
Bang Has menyoroti keberhasilan peternak di Kabupaten Bandung Barat yang telah mampu memasak menggunakan biogas hasil olahan kotoran sapi. Menurutnya, model seperti ini harus diduplikasi di wilayah lain yang memiliki basis peternakan kuat.
“Ini adalah bentuk kedaulatan energi yang nyata. Bayangkan jika satu kelompok ternak di satu RW bisa menyuplai gas untuk kebutuhan masak warga sekitarnya. Mereka tidak akan lagi dipusingkan jika harga gas nonsubsidi naik, karena sumber energinya ada di kandang sendiri,” tambah legislator PAN tersebut.
Namun, ia juga memberikan catatan penting terkait penggunaan kayu bakar sebagai alternatif di perkampungan. Bang Has mengingatkan agar aspek kesehatan pernapasan keluarga tetap terjaga dengan ventilasi dapur yang baik atau mulai beralih ke kompor biomassa yang lebih bersih.
Sebagai anggota komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat, Hasbullah meminta Pemprov Jabar melalui dinas terkait untuk memperbanyak pelatihan teknis bagi pemuda desa dalam membangun instalasi biogas sederhana namun aman.
“Masyarakat kita cerdas dan inovatif, seperti yang disampaikan Pak Gubernur. Tugas kami di DPRD adalah memastikan rakyat mendapatkan akses terhadap teknologinya. Kami dari Fraksi PAN akan terus mengawal agar program-program pemberdayaan masyarakat ini menyentuh lapisan paling bawah, sehingga ketahanan pangan dan energi keluarga tetap stabil,” tegasnya.
Terkait penggunaan kompor listrik bagi warga perkotaan, Bang Has menilai hal tersebut sebagai pilihan yang rasional bagi masyarakat yang memiliki kapasitas daya listrik mencukupi. Ia berharap PLN juga dapat memberikan kemudahan atau insentif bagi warga yang bersedia beralih ke kompor listrik demi mengurangi ketergantungan pada elpiji impor.
Sejak 18 April 2026, harga elpiji 12 kilogram di Jabar naik menjadi Rp228.000, sementara elpiji 5,5 kilogram menjadi Rp107.000 per tabung. Meski begitu, pemerintah memastikan harga elpiji subsidi 3 kilogram atau “gas melon” tidak mengalami kenaikan guna menjaga kestabilan ekonomi masyarakat prasejahtera.
