KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Institut Teknologi Bandung (ITB) terus memperkuat komitmennya dalam memastikan setiap mahasiswa mendapatkan akses pendidikan yang layak melalui berbagai skema keringanan biaya dan dukungan finansial komprehensif. Langkah ini mendapat apresiasi sekaligus pengawalan ketat dari jajaran legislatif Jawa Barat.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, ITB kini menyediakan mekanisme pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa sarjana untuk Semester II 2025/2026. Mahasiswa yang mengalami kendala ekonomi dapat mengikuti prosedur pengajuan yang telah disediakan secara terstruktur melalui laman resmi Direktorat Kemahasiswaan ITB.
Menanggapi langkah proaktif ITB, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hasbullah Rahmad, menyatakan bahwa skema keringanan biaya pendidikan adalah instrumen vital dalam menjaga keberlanjutan studi anak bangsa, terutama di kampus bergengsi seperti ITB.
”Kami di DPRD Jabar, khususnya Komisi V, sangat mengapresiasi dibukanya ruang pengajuan keringanan UKT ini. Pendidikan tinggi yang berkualitas jangan sampai hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. ITB harus menjadi pionir dalam menghadirkan solusi finansial yang manusiawi bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi,” ujar Hasbullah Rahmad, Rabu (15/4/2026).
Hasbullah juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses peninjauan pengajuan keringanan tersebut agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang membutuhkan.
“Mekanisme pengajuan ini harus berjalan tanpa hambatan birokrasi yang rumit. Kami akan terus memantau agar setiap pengajuan ditinjau secara cermat dan adil, sehingga tidak ada lagi mahasiswa di Jawa Barat yang terancam putus kuliah hanya karena kendala biaya,” tegas politisi PAN tersebut.
Selain keringanan UKT, ITB juga menggandeng berbagai pihak untuk memperluas akses bantuan, mulai dari Rumah Amal Salman, Ikatan Alumni, hingga sektor swasta seperti Paragon dan BSI. Dukungan non-akademik pun turut menjadi perhatian, seperti penyediaan asrama mahasiswa dan inisiatif “Rumah Anak Bangsa” yang merupakan hunian gratis dari para alumni.
Hasbullah menilai kolaborasi lintas sektor ini adalah kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif.
”Kolaborasi ITB dengan alumni dan sektor swasta dalam menyediakan beasiswa hingga hunian gratis seperti ‘Rumah Anak Bangsa’ adalah wujud nyata solidaritas. Kami di legislatif mendorong kampus-kampus lain di Jawa Barat untuk mengadopsi model gotong royong serupa guna meringankan beban mahasiswa,” pungkasnya.
Dengan adanya pengawalan dari DPRD Jabar, diharapkan berbagai skema bantuan ini dapat mengawal perjalanan mahasiswa dari awal masuk hingga lulus, memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu untuk meraih masa depan melalui pendidikan tinggi berkualitas.
