KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Langkah strategis diambil Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani krisis sampah sekaligus menciptakan kemandirian energi. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi menandatangani kerja sama Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk wilayah Bogor Raya dan Bekasi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Proyek yang melibatkan PT Weiming Nusantara Bogor New Energi dan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara ini dijadwalkan memulai pembangunan (groundbreaking) paling lambat pada Juni 2026.
Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Tina Wiryawati, memberikan catatan penting terkait kerja sama besar ini. Sebagai legislator yang membidangi urusan keuangan dan investasi daerah, Tina menekankan bahwa proyek PSEL harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
”Kami di Komisi III menyambut baik penandatanganan kerja sama ini. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah proyek PSEL ini bukan hanya soal memindahkan sampah, melainkan investasi strategis. Kami akan memastikan skema kerja sama dengan pihak ketiga ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat,” ujar Tina Wiryawati saat memberikan keterangan.
Tina menjelaskan bahwa dengan keterlibatan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), Pemerintah Provinsi harus jeli dalam melihat potensi profitabilitas, baik dari sisi pengolahan limbah maupun penjualan energi listrik ke PLN.
”Ini adalah investasi besar. Kita harus memastikan pembagian keuntungan atau benefit sharing-nya jelas. Jangan sampai beban biaya pengolahan (tipping fee) justru memberatkan APBD tanpa ada timbal balik ekonomi yang sepadan bagi daerah,” tegas srikandi Fraksi Gerindra tersebut.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek penyerapan tenaga kerja lokal dalam pembangunan yang akan dimulai 7 minggu ke depan. Ia berharap proyek di Bogor Raya dan Bekasi ini menjadi stimulus ekonomi bagi warga sekitar yang terdampak masalah sampah selama ini.
Menko Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengingatkan agar para kepala daerah mengawal pembangunan ini agar tidak molor, mengingat kondisi darurat sampah yang menghantui wilayah seperti Bekasi dan Bogor. Senada dengan hal tersebut, Tina Wiryawati memastikan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat.
”Target Juni 2026 untuk mulai bangun itu waktu yang singkat. Kami akan mengawasi setiap tahapannya, mulai dari urusan administratif, izin investasi, hingga kesiapan lahan. Kita tidak ingin proyek ini terkendala di tengah jalan hanya karena masalah koordinasi,” tambah Tina.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menyatakan komitmennya untuk memastikan sampah di Bekasi dan Bogor segera teratasi sehingga masyarakat bisa menikmati lingkungan yang bersih dan pasokan listrik yang stabil.
Penandatanganan kerja sama ini juga turut disaksikan oleh Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir, serta pejabat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan PLN. Proyek PSEL di Jawa Barat ini diharapkan menjadi model bagi 32 titik PSEL lainnya yang ditargetkan rampung di seluruh Indonesia pada 2029.
