KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,– Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, memberikan apresiasi tinggi terhadap penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Perindustrian, dan para pelaku usaha untuk membangun industri yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Bang Has menekankan bahwa komitmen ini harus menjadi momentum besar untuk memperbaiki struktur ketenagakerjaan di Jawa Barat, terutama dalam memastikan warga lokal menjadi aktor utama dalam pertumbuhan industri tersebut.
“Kami di Komisi 5 melihat komitmen ini sebagai angin segar bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor industri menyumbang 40 persen lebih ekonomi Jabar, maka dampak berantainya (multiplier effect) harus benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk penyerapan tenaga kerja lokal yang kompeten,” ujar Bang Has usai mencermati hasil Temu Industri Jawa Barat 2026 di Bandung, Kamis (23/4/2026).
Politisi yang akrab disapa Bang Has ini menyoroti poin krusial dalam komitmen tersebut, yakni penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, keberhasilan industri inklusif sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
“Sinkronisasi antara SMK dan dunia industri, seperti yang sudah berjalan di Kawasan Industri MM2100, harus diperluas ke seluruh wilayah Jabar. Kami mendukung penuh kewajiban industri untuk menyediakan program magang. Ini adalah cara paling efektif agar siswa kita tidak hanya belajar teori, tapi langsung mengenal standar kerja nyata,” jelasnya.
Terkait target penerapan industri hijau, Bang Has menilai hal tersebut merupakan bentuk perlindungan jangka panjang bagi masyarakat sekitar kawasan industri. Ia menegaskan bahwa industri yang sehat adalah industri yang mampu tumbuh tanpa merusak ekosistem lingkungan.
“Industri berbasis ekologi yang ditekankan Gubernur Dedi Mulyadi sangat selaras dengan tugas kami di Komisi 5 dalam mengawal kesehatan dan lingkungan hidup. Keberlanjutan industri hanya bisa terjamin jika lingkungan sekitar terjaga dan masyarakatnya sejahtera, bukan justru terdampak polusi,” tambahnya.
Bang Has memastikan DPRD Jabar melalui Komisi 5 akan mengawal penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) yang menjadi tindak lanjut dari komitmen bersama ini. Ia ingin memastikan bahwa kesepakatan untuk mengalokasikan pengadaan bagi UMKM lokal benar-benar dijalankan oleh perusahaan-perusahaan besar.
“Kami akan mengawasi agar kemitraan antara industri besar dengan UMKM lokal ini berjalan konkret. Jangan sampai bahan baku masih bergantung pada impor jika sebenarnya sumber daya di Jawa Barat bisa mensubstitusi kebutuhan tersebut. Ini adalah kunci agar industri kita inklusif dan mandiri,” pungkas Bang Has.
