KORANPUBLIKA.CO.ID|Kota Depok,– Memperingati hari jadi Kota Depok yang jatuh pada 27 April, Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M. Hum, memberikan catatan kritis sekaligus harapan besar bagi masa depan kota berjuluk Kota Belimbing tersebut. Di usia yang ke-27 ini, Bang Has menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner dalam menjawab problematika perkotaan yang kian kompleks.
”Depok lahir dari rahim reformasi pada 1999, berpisah dari Kabupaten Bogor. Secara geografis, posisi Depok sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Jakarta dan Banten. Namun, kemajuan sebuah kota tidak boleh hanya jalan di tempat; harus ada lompatan visioner untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Bang Has dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Salah satu masalah utama yang disoroti Bang Has adalah kemacetan. Ia mendorong Pemerintah Kota Depok untuk lebih agresif berkomunikasi dengan pemerintah pusat guna menghadirkan moda transportasi berbasis rel seperti LRT atau MRT.
”Masyarakat Depok yang bekerja di Jakarta sangat banyak. Kita butuh integrasi LRT dari Cibubur yang mengikuti trase Tol Jagorawi-Cinere agar beban kendaraan pribadi di jalan raya berkurang. Selain itu, sejak zaman Pak Badrul Kamal, kita hampir tidak melihat adanya pembangunan jalan arteri baru sebagai jalur alternatif,” tegas legislator PAN tersebut.
Terkait masalah banjir, Bang Has mengusulkan solusi konkret berupa pembangunan bendungan di Depok untuk menahan debit air dari hulu (Bogor) sebelum masuk ke Jakarta.
”Jika ada bendungan di Depok, kita bisa menahan luapan air. Manfaatnya banyak: bisa jadi sumber air baku PDAM, destinasi wisata, hingga penggerak ekonomi UMKM. Selain itu, 23 situ yang ada di Depok harus segera dinormalisasi agar kembali ke fungsinya sebagai tandon air dan ruang publik,” tambahnya.
Di sektor sosial, Bang Has menyoroti tingginya angka pengangguran. Ia mengusulkan agar Wali Kota Depok mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mewajibkan perusahaan, hotel, hingga mal di Depok untuk menyerap minimal 50% tenaga kerja lokal ber-KTP Depok.
”Depok tidak punya emas atau batu bara, kekuatan kita adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jangan sampai warga Depok hanya jadi penonton di kotanya sendiri. Saya berharap ada kebijakan tegas agar perusahaan memberdayakan warga lokal, tentunya dengan keahlian yang disiapkan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar,” kata Bang Has.
Ia juga memperingatkan kaitan erat antara pengangguran dan kriminalitas. Menurutnya, jika generasi muda produktif memiliki pekerjaan, stabilitas keamanan di Depok akan lebih terjaga.
Bang Has mengingatkan kembali filosofi logo Kota Depok yang memuat simbol air, buku, dan batu bata. Hal tersebut menandakan identitas Depok sebagai kota pelajar dan kota resapan air bagi Jabodetabek.
”Pembangunan hunian memang pesat, penduduk sudah lebih dari 2,2 juta jiwa. Tapi kita harus menjaga pola ruang. Jangan sampai ruang publik habis. Kami di DPRD sudah merevisi aturan agar pembangunan bisa dilakukan secara vertikal ke atas (apartemen), supaya sisa lahan yang ada bisa tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau dan daerah resapan,” pungkasnya.
Menutup keterangannya, Bang Has berharap di tahun 2026 ini, Kota Depok benar-benar bisa mewujudkan jargon ‘Depok Maju’ dengan tindakan nyata yang menyentuh empat persoalan krusial: kemacetan, persampahan, banjir, dan pengangguran.
