KORANPUBLIKA.CO.ID|Bandung,- Masalah banjir menahun yang melanda wilayah Kabupaten Bandung memerlukan penanganan menyeluruh yang tidak bisa dilakukan secara parsial. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M. Hum, menegaskan bahwa kunci keberhasilan penanganan bencana ini terletak pada integrasi kebijakan dari wilayah hulu hingga hilir, Jumat(24/4/2026).
Menanggapi paparan strategi Gubernur Jawa Barat terkait normalisasi sungai dan pembangunan danau penampung air, Bang Has menyatakan dukungan penuhnya. Menurutnya, langkah teknis seperti pembuatan kolam retensi atau danau sangat krusial sebagai langkah preventif untuk melindungi warga dari kerugian materiil.
”Masalah banjir di Kabupaten Bandung ini sudah darurat. Kami di Komisi 5 mengapresiasi rencana untuk memperbanyak danau penampung. Namun, ini harus dilakukan secara terintegrasi. Tidak bisa parsial. Harus dimulai dari hulu, yaitu penghijauan di wilayah pegunungan dan menjaga sumber mata air,” ujar Bang Has saat ditemui di Bandung.
Selain infrastruktur air, Bang Has menyoroti kondisi sungai-sungai di Bandung Selatan yang sebagian besar telah mengalami pendangkalan serius. Ia mendorong adanya normalisasi sungai secara berkala dan penertiban bangunan di sepanjang bantaran sungai.
Terkait warga yang memiliki hak milik di area rawan, Bang Has mengusulkan solusi relokasi yang manusiawi.
“Bangunan liar di sepanjang sungai harus ditertibkan. Bagi warga yang memiliki hak milik, solusinya bisa dialokasikan ke lahan negara yang lebih aman dari dampak banjir. Intinya, penataan ulang ruang adalah keharusan demi keselamatan masyarakat,” tegas legislator PAN tersebut.
Dalam wawancaranya, Bang Has juga memberikan catatan kritis mengenai perilaku masyarakat. Ia menyayangkan masih adanya kebiasaan membuang sampah ke aliran sungai yang menjadi salah satu pemicu utama penyumbatan drainase saat hujan tiba.
”Membuang sampah ke sungai itu perbuatan tercela. Orang berangkat kerja subuh membawa sampah lalu dilempar di jembatan atau pinggir sungai. Jika dibiarkan, sampah bertumpuk, aliran mampet, dan air meluap ke jalan serta rumah warga,” tuturnya.
Sebagai solusi konkret di tingkat akar rumput, Bang Has mendorong penguatan peran Karang Taruna dan pengurus RT/RW dalam pengelolaan sampah mandiri. Ia melihat potensi ekonomi dari pengolahan sampah organik yang bisa dilakukan di lingkup kecil.
”Sampah rumah tangga sebenarnya tidak harus dibuang jauh-jauh. Bisa dikelola melalui bank sampah atau budidaya maggot. Jika anak-anak Karang Taruna dilibatkan untuk ternak maggot, hasilnya bisa dijual sebagai pakan ternak. Ini solusi lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Bang Has mengingatkan bahwa banjir tidak mengenal batas administrasi. Oleh karena itu, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, dan wilayah Bandung Raya lainnya harus berjalan mulus.
”Kami di Komisi 5 akan terus mengawal agar program-program ini, mulai dari penghijauan dengan tanaman keras seperti kopi dan teh hingga pembangunan kolam retensi, benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Kesejahteraan dan keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam setiap pengambilan kebijakan,” pungkas Bang Has.
