KORANPUBLIKA.CO.ID|Jakarta,– Masalah sampah di wilayah penyangga ibu kota mulai menemui titik terang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menjalin kerja sama pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) untuk wilayah Bogor Raya dan Kota Bekasi. Proyek strategis ini dijadwalkan akan memulai tahap groundbreaking pada Juni 2026 mendatang.
Menanggapi langkah tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), H. M Hasbullah Rahmat, S. PD, M. Hum, menyatakan dukungan penuhnya. Menurutnya, intervensi teknologi dalam pengelolaan sampah sudah sangat mendesak mengingat pola konvensional selama ini telah mencapai titik jenuh.
Meninggalkan Pola “Angkut-Buang”
Bang Has menekankan bahwa metode pengelolaan sampah lama yang hanya sekadar menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah tidak relevan dan berbahaya bagi lingkungan.
”Zaman sekarang tidak bisa lagi kita hanya mengambil sampah, angkut, lalu buang. Model TPA yang diuruk tanah hanya akan menciptakan gunung sampah seperti di Bantargebang. Itu bom waktu. Maka, PSEL ini adalah jawaban berbasis teknologi untuk mengubah residu menjadi nilai tambah, yaitu KWH listrik atau RDF,” ujar Bang Has saat dihubungi usai prosesi penandatanganan MOU di Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Legislator dari Fraksi PAN ini menilai, keterlibatan pemerintah pusat melalui Menko Pangan yang ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo menunjukkan bahwa persoalan sampah perkotaan, khususnya di wilayah Jabodetabek, telah menjadi prioritas nasional.
Proyek yang dikelola oleh PT Weiming Nusantara Bogor New Energi dan PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara ini direncanakan memiliki kapasitas pengolahan antara 100 hingga 700 ton sampah per hari. Bang Has mengingatkan agar kapasitas besar ini dibarengi dengan teknologi yang benar-benar bersih.
* Prioritas Lingkungan: Teknologi yang digunakan harus ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi baru bagi warga sekitar.
* Edukasi Hulu: Pemerintah daerah tetap harus menggencarkan edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga agar beban di hilir lebih terukur.
* Ketepatan Waktu: Menghindari keterlambatan pembangunan untuk mencegah tragedi longsor sampah terulang kembali.
Sebagai fungsi pengawasan, Bang Has memastikan DPRD Jabar akan mengawal ketat jalannya proyek ini agar sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten, dan pihak swasta berjalan mulus tanpa kendala administratif.
”Kami di DPRD akan memastikan proses ini berjalan sesuai timeline. Jangan sampai kendala birokrasi menghambat pembangunan yang sifatnya sangat mendesak ini. Wilayah Bogor, Bekasi, dan sekitarnya adalah titik krusial karena volume sampahnya yang luar biasa tinggi,” tegas Bang Has.
Penandatanganan kerja sama ini turut disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dengan dimulainya proyek ini pada Juni 2026, Jawa Barat diharapkan mampu bertransformasi menjadi provinsi yang mandiri dalam pengelolaan limbah sekaligus berkontribusi pada ketahanan energi nasional.
